Adapun risiko atau tantangan utama yang muncul saat ini berasal dari penyebaran Covid-19 varian Omicron, inflasi, normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral, disrupsi rantai pasokan, serta yang terbaru adalah adanya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mendorong gejolak kenaikan harga komoditas energi, pangan, dan mineral.
Melihat tantangan tersebut, Pemerintah mendorong agar sektor swasta dapat terlibat berinvestasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Terutama di tengah momen Presidensi G20 Indonesia yang tengah berlangsung, dimana agenda utamanya berfokus pada tiga hal yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. “Berkaitan dengan transisi energi, energi baru dan terbarukan menjadi sangat relevan,” ucap Menko Airlangga.
Dalam mewujudkan langkah transformatif tersebut, Indonesia tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat. “Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan upaya mendorong investasi di bidang renewable energy yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain hydropower dan solar. Termasuk upaya untuk mengenalkan teknologi carbon capture and storage,” imbuh Menko Airlangga.
Baca juga : Airlangga: Tekan Inflasi, Pemerintah dan BI Perkuat Sinergi Kebijakan
Selain itu, Pemerintah juga melakukan penerbitan green sukuk yang bertujuan untuk memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, sembari mendorong pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan yang akan menguntungkan perusahaan dan investor.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar dan sekaligus memberikan peluang besar. Potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk dalam hal pendanaan dan investasi.
Karena itu, seluruh elemen diharapkan dapat segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat, dan instrumen yang lebih baik di tahun 2022, khususnya terkait dengan green economy.
Mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif dalam mencapai penurunan emisi juga terus dikembangkan. Budget tagging untuk anggaran iklim pada APBN telah dilakukan dan penerapan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim telah diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing).
“Dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan investasi di bidang green dan blue economy, serta mendorong SDG’s dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga. (*)
