alexametrics
29 C
Gresik
Wednesday, 18 May 2022

Investasi Naik, Pengangguran Justru Meningkat

GRESIK- Meskipun pandemi nilai investasi yang masuk ke Gresik pada 2020 naik cukup signifikan. Dibandingkan 2019, investasi pada 2020 meningkat Rp 9,6 triliun. Data itu terungkap dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah akhir tahun anggaran 2020 yang sedang dibahas legislatif.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir menututkan, selama dua tahun terakhir,  total investasi yang masuk ke Gresik naik. Namun, dia menilai masuknya investasi itu belum linier dengan serapan tenaga kerja.  ’’Buktinya, angka pengangguran bertambah,’’ kata dia.

Selama 2019, sebanyak 1.155 proyek masuk di Gresik dengan nilai investasi Rp 4,6 triliun. Lalu, pada 2020 triwulan III, total proyek 1.607 masuk dengan nilai investasi Rp 14,2 triliun. ’’Nilai yang terbilang fantastis. Tapi, belum dapat mengurai masalah pengangguran itu,’’ ucap politikus PKB tersebut.

Syahrul menjelaskan, ada faktor sangat mendasar yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran tersebut. Berdasar data sebelum pandemi, setidaknya 36.390 angka pengangguran terbuka. ’’Setelah pandemi, jumlah itu tentu berubah, bahkan pasti bertambah,’’ katanya.

Menurut dia, salah satu penyebab tenaga kerja tersebut belum terserap adalah tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Apalagi, lembaga pelatihan tidak bisa mengeluarkan sertifikasi kompetensi.

’’Misalnya, lulusan SMK yang ada belum cukup berkontribusi karena hanya memiliki kompetensi dasar. Perlu pembekalan pelatihan kompetensi lanjutan. Selain itu, jenis investasi yang masuk cenderung padat modal,’’ tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana mengatakan, eksekutif memang harus mengevaluasi APBD 2021. Sebab, APBD itu memang produk pemerintahan sebelumnya. Nah, agar sejalan dengan program Nawa Karsa, perlu penguatan maupun penajaman dengan menginventarisasi setiap persoalan yang dibutuhkan masyarakat. ’’Butuh kesesuaian dengan visi dan misi pemerintah untuk jangka panjang,’’ ungkapnya. Dampak pandemi Covid-19, lanjut dia, juga membuat beberapa alokasi anggaran infrastruktur sampai hari ini belum bisa direalisasikan.

’’Untuk yang belum bisa dilaksanakan, segera dilakukan inventarisasi dan penajaman ke depannya,’’ ujar Asroin. (fir/han)

GRESIK- Meskipun pandemi nilai investasi yang masuk ke Gresik pada 2020 naik cukup signifikan. Dibandingkan 2019, investasi pada 2020 meningkat Rp 9,6 triliun. Data itu terungkap dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah akhir tahun anggaran 2020 yang sedang dibahas legislatif.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir menututkan, selama dua tahun terakhir,  total investasi yang masuk ke Gresik naik. Namun, dia menilai masuknya investasi itu belum linier dengan serapan tenaga kerja.  ’’Buktinya, angka pengangguran bertambah,’’ kata dia.

Selama 2019, sebanyak 1.155 proyek masuk di Gresik dengan nilai investasi Rp 4,6 triliun. Lalu, pada 2020 triwulan III, total proyek 1.607 masuk dengan nilai investasi Rp 14,2 triliun. ’’Nilai yang terbilang fantastis. Tapi, belum dapat mengurai masalah pengangguran itu,’’ ucap politikus PKB tersebut.

-

Syahrul menjelaskan, ada faktor sangat mendasar yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran tersebut. Berdasar data sebelum pandemi, setidaknya 36.390 angka pengangguran terbuka. ’’Setelah pandemi, jumlah itu tentu berubah, bahkan pasti bertambah,’’ katanya.

Menurut dia, salah satu penyebab tenaga kerja tersebut belum terserap adalah tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Apalagi, lembaga pelatihan tidak bisa mengeluarkan sertifikasi kompetensi.

’’Misalnya, lulusan SMK yang ada belum cukup berkontribusi karena hanya memiliki kompetensi dasar. Perlu pembekalan pelatihan kompetensi lanjutan. Selain itu, jenis investasi yang masuk cenderung padat modal,’’ tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana mengatakan, eksekutif memang harus mengevaluasi APBD 2021. Sebab, APBD itu memang produk pemerintahan sebelumnya. Nah, agar sejalan dengan program Nawa Karsa, perlu penguatan maupun penajaman dengan menginventarisasi setiap persoalan yang dibutuhkan masyarakat. ’’Butuh kesesuaian dengan visi dan misi pemerintah untuk jangka panjang,’’ ungkapnya. Dampak pandemi Covid-19, lanjut dia, juga membuat beberapa alokasi anggaran infrastruktur sampai hari ini belum bisa direalisasikan.

’’Untuk yang belum bisa dilaksanakan, segera dilakukan inventarisasi dan penajaman ke depannya,’’ ujar Asroin. (fir/han)

Most Read

Berita Terbaru

/