GRESIK -Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Ridwan Hisjam menyoroti masih lambatnya progress pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Pasalnya, sudah hampir empat tahun lamanya hingga kini progress pembangunan smelter hanya di kisaran 6 persen. “Padahal sudah sekian tahun sejak (revisi) UU Minerba yang pertama,” ujar Ridwan
Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Badan Usaha Milik Negara mengambil alih pembangunan smelter tersebut. Dari pengamatannya, kata Ridwan, sejak Undang-Undang Minerba dibuat tahun 1999 dan sudah 2 kali dilakukan perubahan, pembangunan smelter ini sulit untuk direalisasikan oleh perusahaan penambang.
“Karena nilai investasi untuk pembangunannya sangat besar;” imbuhnya.
Lebih jauh, politikus Golkar ini menyebutkan, smelter ini bisa digarap oleh holding BUMN. Sehingga nantinya hasil konsentrat produksi dari perusahaan-perusahaan penambang akan diwajibkan melewati smelter ini.
Karena tempatnya di Gresik, hasil konsentrat tambangnya bisa diambil dari Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku maupun Sulawesi.
“Saya tanya perwakilan Freeport, (biayanya) kurang lebih Rp 52 triliun. Sehingga saya sudah dua kali menyampaikan bahwa smelter ini harus dikerjakan atau dimiliki BUMN,” jelasnya.
Ridwan mengaku telah tiga kali meninjau tempat pembangunan smelter Freeport di Gresik dan melihat langsung progresnya masih sangat minim. “Mohon maaf, kondisi ini justru jadi permainan antar pejabat dengan pengusaha agar bisa diatur supaya tidak melanggar UU,” katanya.
Meski proyek tersebut terbilang tidak ekonomis, smelter harus tetap dibangun untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang di Indonesia. “Karena kalau tidak ada smelter, hasil tambang berupa tanah itu diangkut saja keluar, isinya apa saja tidak tahu,” ujarnya.
Lain halnya, kata Ridwan, jika barang tambang harus melewati proses pemurnian di smelter, akan ada tercipta nilai tambah produksi di dalam negeri. Sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi.(fir/han)
