Dari informasi yang berhasil dihimpun, pada awal tahun 2023 terdeteksi defisit APBD 2023 diprediksi mencapai Rp 467 miliar. Jumlah ini berasal dari alokasi gaji PPPK Rp 51 miliar yang dilimpahkan pusat ke daerah. Pembayaran pekerjaan yang diselesaikan 2022 sebesar Rp 13 miliar, alokasi 40 persen belanja pemilu sebesar Rp 51 miliar, reward atlit Porprov Rp 7 miliar dan MTQ Rp 800 juta.
Kemudian, pembayaran pekerjaan yang selesai melampaui tahun 2022 sebesar Rp 8 miliar, estimasi SILPA 2022 yang terlalu tinggi sebesar Rp 231 miliar. Selanjutnya, Silpa RSUD Ibnu Sina terpakai sebesar Rp 38 miliar, pengalokasian belanja yang bersumber dari sisa dana spesifik 2022 Rp 63 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan beberapa kali dilakukan pembahasan defisit masih belum ada solusi. Bahkan, bisa membengkak hingga Rp 700-an miliar. "Memang sempat dilakukan refocusing tapi hasilnya hanya berkisar Rp 100 miliara," ujarnya.
Dikatakan, pihaknya saat ini terus memantau perkembangan belanja pembangunan di Dinas PU Gresik. "Kami di Komisi III maupun Banggar kami terus memantau seluruh belanja. Kalau memang tidak bisa terbayar jangan sampai dipaksakan hingga jadi hutang lagi," imbuhnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Gresik Moh Syafi' AM. Dalam rapat Banggar beberapa waktu lalu pihaknya mengusulkan seluruh proyek yang belum terlelang di Dinas PU agar dibatalkan semuanya. "Dari data yang kami terima baru sekitar 8 saja proyek yang dilelang. Lainnya dicancel saja," kata dia.
pad
Ia menilai, jika sampai saat ini belum dilelang proyek tersebut pekerjaannya bisa tidak maksimal. Selain itu, pembatalan juga bisa untuk meringankan defisit yang cukup tinggi.
"Kemarin saya tanya ke BPPKAD, pendapatan daerah ini sakit atau bahkan sudah kritis. Kalau sudah kritis bagaimana solusinya," tegasnya. (rof)
Editor : Hany Akasah