GRESIK-Kritik tajam yang disampaikan masing-masing fraksi atas laporan pertanggungjawaban APBD 2022 mendapat tanggapan dari pemerintah. Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah mengakui rendahnya capaian pendapatan pada APBD 2022. Orang nomor dua di Pemkab Gresik ini berjanji bakal melakukan evaluasi terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing OPD.
"Kinerja pemungutan pendapatan di Dinas PU, Dishub, Diskoperindag, DPM-PTSP dan Disparbudpora belum bisa memenuhi target. Pemerintah daerah akan mengevaluasi potensi, tata laksana pemungutan serta kualitas SDM OPD," ujar Wabup dihadapan DPRD Kabupaten Gresik.
Wabup menilai beberapa target pendapatan yang tidak terpenuhi disebabkan adanya perubahan regulasi. "Serta pelayanan belum bisa menjangkau seluruh wilayah dan penentuan target yang kurang tepat," terangnya.
Dikatakan, beberapa strategi akan diterapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yakni, mengidentifikasi potensi pendapatan retribusi. Kemudian, melakukan penyesuaian tarif.
"Kami juga akan melalukam kajian potensi retribusi daerah dan memperluas objek retribusi," ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan kajian yang lebih detail terkait potensi yang dimaksud agar penetapan target pendapatan bisa lebih mudah direalisasikan.Baca Juga: Pendapatan Turun, Kinerja Dinas Penghasil PAD Jadi Sorotan DPRD Gresik
"Karena keberhasilan pendapatan diukur dari capaian realisasi pendapatan," imbuhnya.
Sebelumnya, wakil rakyat menyoroti gagalnya sejumlah dinas memenuhi target pendapatan. Yakni, Dinas Lingkungan Hidup dari target Rp 3,7 miliar hanya tercapai Rp 1,3 miliar, Dinas Koperindag dari target Rp 5,2 miliar hanya tercapai Rp 3,8 miliar.
Kemudian, Dinas Perhubungan dari target Rp 15,3 miliar hanya terpenuhi Rp 8,3 miliar, DPM-PTSP dari target Rp 131 miliar hanya terpenuhi Rp 57 miliar dan Disparbudpora dari target Rp 2 miliar hanya terpenuhi Rp 1 miliar. (rof)
Editor : Hany Akasah