RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (10-11 Februari 2026) di Kantor Bupati Gresik ini menjadi wadah krusial untuk memastikan pembangunan daerah tidak hanya ramah gender, tapi juga berkelanjutan.
Acara yang mengusung tema "Penguatan Peran Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Infrastruktur Sosial yang Inklusif" ini diikuti oleh 75 peserta dari berbagai unsur organisasi perempuan.
Hadir langsung dalam pembukaan, Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) memberikan apresiasi tinggi. Namun, ia memberikan catatan agar aspirasi yang muncul tidak sekadar menjadi daftar keinginan, melainkan program yang efisien.
"Pelaksanaan Musrenbang hari ini luar biasa. Namun saya mengingatkan agar perencanaan yang dihasilkan lebih terukur dan efektif, mengingat tantangan efisiensi ke depan akan semakin besar," tegas Gus Yani.
Prinsip GEDSI dan Pembangunan Desa Pada hari pertama, Muhayyan dari Dinas PMD Gresik menekankan bahwa pelibatan perempuan dalam APBDesa adalah "wajib hukumnya", terutama dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti kesehatan dan pendidikan.
Sementara itu, Naily Itqiana Maksum dari Bappeda menjelaskan bahwa suara perempuan adalah pilar utama dalam 9 Nawakarsa, dengan mengedepankan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).
Memasuki hari kedua, fokus bergeser pada pemetaan isu strategis. Hasmaranti dari DP3AK Jatim mengingatkan bahwa perempuan adalah aktor kunci, bukan sekadar penonton pembangunan.
Hal ini diperkuat oleh Dr. Lilik Hamidah dari UINSA yang memandu peserta menentukan skala prioritas berdasarkan urgensi dan dampak sosial.
8 Poin Kesepakatan untuk Gresik Masa Depan Puncak dari musyawarah ini menghasilkan penandatanganan berita acara yang memuat 8 usulan prioritas yang akan dibawa ke tingkat kabupaten, yakni:
- Ekonomi Digital: Pelatihan digital marketing dan literasi keuangan bagi UMKM perempuan kelompok rentan.
- Kesehatan Reproduksi: Penguatan hak reproduksi melalui optimalisasi Satgas P4A.
- Pendidikan (JAKETKU): Program Kejar Paket untuk tuntaskan putus sekolah dengan perluasan usia hingga 60 tahun.
- Perlindungan: Penguatan pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak.
- Politik: Pendidikan politik bagi perempuan sebagai pemilih dan peserta pemilu.
- Infrastruktur GEDSI: Penyediaan ruang laktasi dan akses ramah disabilitas di ruang publik.
- Kesehatan: Optimalisasi penanggulangan penyakit menular.
- Lingkungan: Pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah (Zero Waste).
Baca Juga: Pakai Air Sabun, Damkarla Gresik Taklukkan Ular Piton di Dalam Pipa Septic Tank
Kepala Dinas KBPPA Kabupaten Gresik, dr. Titik Ernawati berharap semangat ini terus terjaga.
"Semoga siapapun pejabatnya nanti, Musrenbang Perempuan ini dapat terus berlangsung sebagai wadah perjuangan hak-hak perempuan di Gresik," pungkasnya menutup kegiatan. (han)
Editor : Hany Akasah