RADAR GRESIK – Kebutuhan akan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai menjadi kunci vital dalam menunjang aktivitas ekonomi dan keamanan masyarakat Gresik pada malam hari. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Gresik tercatat masih kekurangan sekitar 4.000 titik lampu penerangan jalan.
Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk melakukan terobosan anggaran dengan memanfaatkan pajak penerangan jalan secara lebih optimal.
Abdullah Hamdi mengungkapkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar dari sektor pajak PJU, yakni mencapai total sekitar Rp 280 miliar.
Ia mengusulkan skema agar minimal 10 persen dari total pajak tersebut dikembalikan khusus untuk pembangunan infrastruktur lampu jalan.
“Ada skema yang bisa diambil pemerintah daerah. Dari pajak PJU yang didapat sekitar Rp 280 miliar, minimal 10 persennya atau sekitar Rp 28 miliar bisa dialokasikan kembali ke Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik. Dana ini difokuskan untuk menuntaskan kekurangan 4 ribuan titik PJU yang ada,” ujar Hamdi, Jumat (9/1).
Berdasarkan hitungan teknis, biaya pemasangan satu titik PJU membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 15 juta. Dengan alokasi dana yang konsisten setiap tahun melalui skema tersebut, Hamdi optimis persoalan jalanan gelap di Gresik dapat tuntas dalam waktu yang terukur.
“Jika skema ini direalisasikan secara konsisten, Dishub bisa menyelesaikan seluruh kekurangan PJU di Kabupaten Gresik dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Ini solusi konkret agar layanan dasar masyarakat terpenuhi merata,” jelas politisi PKB tersebut.
Selain untuk mempercantik wajah kota, percepatan pemasangan PJU ini dinilai mendesak untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jam-jam rawan.
Jalanan yang terang juga diyakini akan merangsang pertumbuhan ekonomi mikro, seperti pedagang kaki lima dan aktivitas logistik yang beroperasi di malam hari.
DPRD Gresik berharap Pemkab segera mengkaji usulan ini agar masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur di sisa periode anggaran tahun 2026. (jar/han)
Editor : Hany Akasah