RADAR GRESIK – Menutup tahun anggaran 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik mencatatkan raport kinerja yang progresif.
Lembaga legislatif di bawah nakhoda M. Syahrul Munir ini tidak hanya menjalankan fungsi rutin legislasi, tetapi juga meluncurkan berbagai terobosan fenomenal dalam pelayanan publik dan penguatan pengawasan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sepanjang tahun ini, DPRD Gresik menunjukkan dinamika penting melalui program-program yang dirancang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap aspirasi warga. Tiga pilar utama—pelayanan langsung, pengawasan responsif, dan kebijakan fiskal strategis—menjadi napas utama kinerja dewan.
Salah satu kebijakan paling fenomenal yang mencuri perhatian publik datang dari Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir.
Mobil dinas barunya, Hyundai Santa Fe senilai Rp800 juta yang seharusnya menjadi fasilitas eksklusif jabatan, justru dibuka lebar untuk dipinjam masyarakat secara gratis.
Sejak Oktober hingga Desember 2025, agenda peminjaman mobil ini terpantau sangat padat. Warga menggunakannya untuk berbagai kebutuhan darurat dan sosial, mulai dari mengantar pasien berobat, ibu hamil yang hendak melahirkan, mahasiswa, hingga urusan resepsi pernikahan dan keberangkatan jemaah umroh.
Menariknya, seluruh biaya operasional mulai dari sopir hingga bahan bakar ditanggung secara pribadi oleh Syahrul.
“Kami berharap fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Ini adalah wadah untuk menguatkan aduan agar cepat ditindaklanjuti, melengkapi kanal yang sudah ada seperti website E-Asmara dan hasil reses,” ungkap Syahrul Munir dengan nada empati.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD Gresik meluncurkan kanal komunikasi langsung bertajuk “Kamis Aspirasi Aduan”. Setiap hari Kamis, para wakil rakyat difokuskan berada di kantor untuk menerima langsung keluhan warga terkait infrastruktur jalan rusak, banjir, kendala BPJS Kesehatan, hingga pungutan sekolah yang meresahkan.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Ridwan, menekankan bahwa program ini sangat krusial, terutama saat memasuki musim penghujan yang sering memicu persoalan darurat di masyarakat.
“Apalagi sekarang musim penghujan, banyak persoalan urgent yang muncul. Kami berharap komitmen eksekutif melalui OPD segera melakukan perbaikan. Mindset masyarakat bahwa masalah baru selesai jika didampingi dewan harus diubah; kinerja pemerintah harus membaik agar publik merasa terlayani dengan sistem yang ada,” tegas Mujid.
Sebagai puncak peran strategis di bidang anggaran, DPRD dan Pemkab Gresik resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2026. Nilai belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3,49 triliun, yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Prioritas anggaran tahun depan difokuskan pada:
- Pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
- Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
- Pembangunan infrastruktur serta reformasi pelayanan publik.
Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,37 triliun, sementara defisit sebesar Rp125,95 miliar akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah yang telah disinkronisasi dengan program pusat dan provinsi.
Sepanjang tahun 2025, DPRD Gresik telah membuktikan perannya sebagai lembaga representasi rakyat yang adaptif dan responsif. Dengan berbagai capaian ini, parlemen Gresik menegaskan komitmennya untuk terus berada dekat dengan denyut nadi kebutuhan masyarakat. (jar/han)
Editor : Hany Akasah