RADAR GRESIK – Berulangnya musibah banjir akibat luapan Kali Lamong di wilayah Gresik Selatan memantik reaksi keras dari jajaran legislatif.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Gresik, Abdullah Hamdi, menyoroti pentingnya penanganan yang lebih serius dan komprehensif mengingat bencana ini telah menjadi agenda tahunan yang merugikan masyarakat.
Hal ini disampaikan Hamdi merespons kondisi terkini di wilayah terdampak, khususnya di Kecamatan Balongpanggang yang kembali terendam luapan air, Senin (22/12).
Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik tidak boleh lagi sekadar melakukan penanganan darurat, melainkan harus memiliki peta mitigasi yang matang.
Politisi dari Fraksi PKB ini menekankan bahwa kunci utama pengendalian banjir Kali Lamong terletak pada perbaikan infrastruktur sungai yang krusial dan mendesak.
Ia mendesak agar pada tahun anggaran mendatang, pemerintah memberikan prioritas lebih pada penguatan tanggul, baik di aliran utama maupun anak sungai Kali Lamong.
“Kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya terkait banjir Kali Lamong. Perlu ada mitigasi yang jelas terhadap kejadian yang selalu berulang ini. Jika penguatan tanggul utama dan anak sungai bisa dilaksanakan secara fokus, kami yakin dampak serta kerugian yang ditimbulkan bisa diminimalisasi secara signifikan,” tegas Abdullah Hamdi.
Selain pembangunan fisik, DPRD Gresik juga menuntut kesiapsiagaan penuh dari dinas terkait, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik.
Hamdi mengingatkan agar personel selalu dalam posisi siaga tinggi ketika intensitas hujan mulai meningkat di wilayah hulu maupun hilir.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan anggaran yang mencakup seluruh aspek, mulai dari program normalisasi sungai sebagai langkah pencegahan, hingga ketersediaan dana taktis untuk penanganan saat bencana berlangsung.
“Dukungan anggaran harus meng-cover semuanya, dari normalisasi hingga penanganan darurat. Harapan kami ke depan, wilayah Gresik Selatan benar-benar bisa terbebas dari ancaman banjir musiman ini, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial warga tidak lagi terganggu,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah