RADAR GRESIK - Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi yang tak hanya mempercepat perubahan, tetapi juga memperlebar ketimpangan sosial, Indonesia menghadapi ujian serius dalam menjaga arah demokrasi dan keadilan sosial. Transformasi teknologi yang semestinya membuka kesempatan bagi semua justru menciptakan pola “winners and losers”, fenomena yang lazim muncul ketika pasar berkembang terlalu cepat tanpa regulasi yang memadai.
Dalam situasi ini, Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama menegaskan penguatan ideologi Pancasila adalah keharusan untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak terseret oleh kesenjangan digital maupun dominasi oligarki yang makin kompleks.
Ning Lia, sapaan akrabnya, menekankan penguatan literasi politik, partisipasi publik, serta desain regulasi politik yang lebih berpihak pada rakyat menjadi kebutuhan mendesak agar sistem demokrasi Pancasila benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat kedaulatan negara. Sikap ini ia sampaikan dalam melihat masa depan demokrasi Indonesia di tengah perubahan global.
Menurut Ning Lia, masyarakat Indonesia masih menghadapi kesenjangan literasi politik yang signifikan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Karena itu, ia mendorong penguatan Bab Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945, terutama melalui penegasan norma partisipasi publik dalam proses legislasi dan tata kelola pemerintahan.
“Demokrasi Pancasila harus benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat pemerintahan, bukan sekadar objek kebijakan,” tegas Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut.
Senator Jawa Timur yang dinobatkan sebagai Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai versi ARCI 2025 itu juga menyoroti problem laten demokrasi nasional, yakni desain pemilu dan kelembagaan partai politik. Ia menilai ketidakseimbangan antara keterwakilan dan stabilitas pemerintahan sering kali menjadi sumber distorsi sistem politik. Sementara itu, isu pendanaan politik yang minim transparansi membuka celah bagi oligarki untuk mengendalikan kebijakan publik. Karena itu, ia menekankan pentingnya regulasi pendanaan politik yang lebih ketat agar demokrasi tidak tersandera oleh kepentingan modal.
Pandangan Ning Lia sejalan dengan kritik ekonom peraih Nobel, Joseph E. Stiglitz, yang banyak membahas dampak globalisasi, ketimpangan, dan kegagalan pasar. Stiglitz menyoroti perkembangan baru dalam ketimpangan global sejak edisi 2002 Globalization and Its Discontents, mencakup otomatisasi yang menggerus pekerjaan kelas menengah, digitalisasi yang memperlebar jurang produktivitas, serta dominasi monopoli digital seperti Google. Ning Lia juga menilai institusi keuangan internasional sering mendorong liberalisasi pasar secara agresif tanpa memedulikan sensitivitas sosial.
Dalam konteks Indonesia, Ning Lia juga menganalisis jika Stiglitz pernah mengkritik kebijakan IMF pada krisis 1997–1998 yang mendorong liberalisasi pasar secara cepat tanpa kesiapan struktural.
Konsekuensinya adalah gelombang PHK, melemahnya UMKM, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Setelah Indonesia semakin terintegrasi dalam pasar global, muncul pola winners vs losers para “pemenang” seperti korporasi besar, investor asing, dan elite politik, sementara “pihak kalah” berasal dari sektor informal, pekerja berpendapatan rendah, dan kelompok yang tertinggal dalam akses teknologi maupun pendidikan.
Stiglitz juga menegaskan banyak perjanjian perdagangan dan investasi tidak benar-benar bersifat “free and fair”, karena selalu ada relasi kuasa yang membuat negara berkembang berada pada posisi tawar yang lemah.
“Dalam perspektif filsafat ekonomi Stiglitz, pasar tidak pernah sepenuhnya mampu mengatur dirinya sendiri. Maka dari itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan distribusi manfaat globalisasi lebih adil,” kata Ning Lia, putri KH Maskur Hasyim tersebut.
Sebagai akademisi lulusan doktoral UIN Sunan Ampel Surabaya, ia menegaskan bahwa penguatan peran negara melalui prinsip-prinsip Pancasila adalah langkah penting. Negara harus memprioritaskan keadilan sosial, bukan sekadar efektivitas pasar; demokrasi hanya dapat bekerja bila rakyat memiliki literasi politik yang memadai dan regulasi terhadap monopoli digital serta arus pasar global diperlukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan politik nasional.
Menurut senator yang beberapa waktu lalu mendapatkan DetikJatim Award 2025 itu, Pancasila harus terus menjadi kompas moral dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pasar, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan negara.
“Pancasila harus menjadi filter terhadap dampak negatif globalisasi kesenjangan sosial, oligarki digital, dan ketimpangan ekonomi. Tanpa itu, demokrasi kita dapat mengalami degradasi dan kembali membangun demokrasi yang berkeadilan, ekonomi yang inklusif, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” harap Ning Lia, senator perempuan yang meraih suara tertinggi se-Indonesia tersebut. (*)
Editor : Hany Akasah