RADAR GRESIK - Puluhan kepala sekolah dan guru yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdlatul Ulama (NU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Ujungpangkah, beserta guru madrasah diniyah dan sekolah swasta se-Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, berkumpul dalam acara Sarasehan Pendidikan.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka refleksi Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025 ini bertempat di Aula Bahrul Ulum Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah.
Sarasehan yang mengambil tema "Guru Maarif Nahdlatul Ulama (NU) Melintas Zaman: Refleksi Peran Pendidik dalam Mengawal Nilai Aswaja An Nahdliyah dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Era Disrupsi" ini menjadi wadah penting bagi para pendidik swasta.
Ketua MWC LP Maarif NU Ujungpangkah, Ainur Rofiq, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada inisiator kegiatan ini, Imron Rosyadi, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Gresik.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Imron Rosyadi yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kami berharap, beliau akan terus menjadi penyambung aspirasi para guru swasta dan madrasah Maarif NU di legislatif,” kata Ainur.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Kepala Sekolah TK, MI, MTs, hingga SMA di bawah LP Maarif NU Ujungpangkah, serta guru madrasah diniyah TPQ dan sekolah swasta.
Dalam sesi diskusi, para guru menyampaikan antusiasme yang tinggi sekaligus mengungkapkan persoalan krusial yang mereka hadapi sehari-hari, terutama terkait isu Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan tuntutan adanya keberpihakan Pemerintah terhadap kesejahteraan guru swasta.
Menanggapi keluhan para guru, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Gresik, Imron Rosyadi, menegaskan komitmen penuhnya untuk berjuang di parlemen.
“Terkait persoalan BOSDA yang menjadi harapan banyak guru, Kami bersama Fraksi PKB berjanji akan berjuang penuh agar anggaran untuk BOSDA tetap ada di tahun 2026,” ucap Imron, Kamis, (27/11).
Lebih lanjut, Imron juga meminta LP Maarif NU Ujungpangkah untuk aktif beradaptasi dengan kebijakan yang sedang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Penataan tata kelola pemerintah setiap periode mesti berbeda. Kita harus mampu beradaptasi dengan segala bentuk perubahan kebijakan yang ada dan sedang diterapkan. Diantaranya dengan mitigasi dan merapikan seluruh data kebutuhan lembaga pendidikan agar menjadi dasar yang kuat dalam memperjuangkan terpenuhinya Pelayanan Dasar Pendidikan serta lahirnya kebijakan yang berpihak pada sektor Swasta di tingkat Daerah hingga Pusat,” imbuhnya.
Kegiatan sarasehan pendidikan ini diharapkan dapat membawa harapan baru bagi peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru di Kecamatan Ujungpangkah. (jar/han)
Editor : Hany Akasah