RADAR GRESIK – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik kembali digelar dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gresik atas pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Mewakili Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, memberikan tanggapan rinci terhadap masukan dan pertanyaan dari seluruh fraksi, mulai dari Gerindra, Golkar, Amanat Pembangunan, Demokrat-Nasdem, PKB, hingga PDIP.
Menanggapi sorotan Fraksi Gerindra, Gus Yani menjelaskan bahwa defisit yang tercatat dalam postur APBD 2026 sebesar Rp143,154 miliar akan disesuaikan dengan regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan. Acuan sementara menggunakan PMK Nomor 75 Tahun 2024 dengan batas kumulatif defisit 3,75%.
Pemerintah Daerah menyiapkan strategi untuk menyeimbangkan anggaran melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
Meskipun terjadi penurunan drastis pada belanja modal yang berdampak pada program infrastruktur, Pemkab Gresik tetap mengalokasikan 24,52% untuk infrastruktur pelayanan publik. Angka ini belum mencapai amanat minimal 40%, namun diharapkan dapat terpenuhi pada tahun anggaran berikutnya.
Gus Yani menegaskan bahwa APBD 2026 telah disusun selaras dengan tema pembangunan 2026, yaitu "Percepatan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."
"Program yang difokuskan yaitu penguatan inklusivitas pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan dan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital,” kata Gus Yani.
Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar dinilai cukup untuk menghadapi kondisi darurat tahun 2026, dengan Inspektorat akan memperketat pengawasan efisiensi belanja.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Golkar, Pemkab Gresik mencatat kenaikan target PAD sebesar Rp36 miliar pada tahun 2026. Kenaikan ini berasal dari pajak daerah (Rp5,3 miliar), retribusi daerah (Rp26,8 miliar), dan lain-lain PAD (Rp4,5 miliar).
Sementara itu, untuk penanggulangan kemiskinan, target kemiskinan pada 2026 diproyeksikan turun ke kisaran 9,30-10,20%.
“Pemerintah mengalokasikan belanja penghapusan kemiskinan sebesar 9,5% dari total APBD. Pemutakhiran data kemiskinan dilakukan melalui sistem Gresik Soya untuk memastikan ketepatan sasaran bansos,” imbuhnya.
Bupati Gresik menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kualitas perencanaan dan efektivitas APBD 2026. Seluruh masukan fraksi dianggap sangat penting dalam penyempurnaan Raperda APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (jar/han)
Editor : Hany Akasah