RADAR GRESIK - Kementerian Pertanian mengumumkan dua capaian besar dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain lonjakan signifikan di sektor pertanian, pemerintah juga menurunkan harga pupuk hingga 20 persen, sebuah langkah bersejarah yang belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.
Menteri Pertanian menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari arahan langsung Presiden Prabowo untuk merevitalisasi sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), FAO, dan United States Department of Agriculture (USDA), sektor pertanian kini menjadi penyumbang tertinggi PDB nasional sebesar 13,83 persen.
Nilai Tukar Petani (NTP) juga mencatat rekor tertinggi dalam sejarah di angka 124,36, didorong oleh kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.
Selain itu, produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton, naik hampir 4 juta ton dibanding tahun lalu. Berdasarkan proyeksi BPS, produksi beras hingga akhir 2025 akan menembus 34 juta ton.
Sementara itu, ekspor pertanian meningkat 42,19 persen, tenaga kerja di sektor pertanian bertambah, dan serapan Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Langkah besar lainnya adalah revitalisasi sektor pupuk nasional. Sebelumnya, distribusi pupuk sangat berbelit karena harus melalui persetujuan 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota dengan total 145 regulasi. Kini, atas instruksi Presiden, mekanisme itu disederhanakan sehingga pupuk dapat langsung disalurkan dari pabrik ke petani.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen mulai hari ini, Rabu (22/10/2025).
Harga Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak.
Sedangkan NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.
Menariknya, kebijakan ini tidak menambah beban APBN, melainkan hasil efisiensi dan perbaikan tata kelola pupuk nasional.
Menteri Pertanian juga menegaskan akan menindak tegas distributor atau pengecer yang menaikkan harga di atas ketentuan. Sebanyak 2.039 kios pupuk telah dicabut izinnya karena terbukti menjual di atas harga resmi.
“Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang bagi mafia atau koruptor di sektor pertanian,” tegasnya.
Pemerintah membuka kontak pengaduan pupuk nasional agar masyarakat dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran harga.
“Saudaraku, sahabatku, kalau ada yang coba-coba menaikkan harga pupuk di atas ketentuan pemerintah, tolong segera hubungi nomor pengaduan. Laporan itu langsung kami tindaklanjuti bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini sudah puluhan pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pupuk palsu, beras, dan minyak goreng.
“Ini tidak main-main. Pak Kapolri, Jaksa Agung, dan TNI sudah membentuk Satgas Pangan Nasional. Presiden menegaskan, tidak ada kompromi bagi pelaku kejahatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pangan bermasalah, negara bermasalah,” tegasnya lagi.
Menteri Pertanian juga menyampaikan apresiasi kepada media yang ikut membantu mengawasi distribusi dan pelanggaran pupuk melalui pemberitaan.
“Kami banyak mengambil tindakan karena laporan dari media. Terima kasih kepada teman-teman media, terus beritakan hal yang konstruktif. Negara ini milik bersama, kita kawal bersama,” ujarnya.
Pemerintah optimistis, dengan penurunan harga pupuk dan peningkatan efisiensi sektor pertanian, Indonesia akan segera mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Dengan biaya produksi turun, NTP naik, dan produksi meningkat, kesejahteraan petani akan terus tumbuh. Ini bukan janji, tapi kerja nyata di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutup Menteri Pertanian.