RADAR GRESIK - Anggota Komisi III DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra, menyoroti rendahnya capaian pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik.
Masalah ini dinilai bukan hal baru karena target pendapatan dari tahun ke tahun hampir selalu tidak tercapai.
Tirta menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia (SDM) juru parkir hingga pola kerja. Ia mencontohkan, masih banyak juru parkir di lapangan yang tidak memberikan karcis resmi kepada pengguna, sebuah praktik yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) dan berpotensi menyebabkan kebocoran setoran retribusi.
Untuk mengatasi celah tersebut, Tirta mengusulkan perubahan mekanisme setoran dari sistem lama menjadi sistem bruto.
Dalam skema baru ini, seluruh pendapatan parkir akan disetorkan langsung ke Dishub, sementara juru parkir tidak lagi mengelola setoran secara mandiri.
"Mereka bisa digaji sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) atau melalui sistem outsourcing. Jukir dan koordinator harus memiliki hubungan kerja yang jelas dengan Dishub," ujarnya.
Dengan sistem ini, penghasilan para juru parkir di titik ramai maupun sepi akan lebih merata, dan jumlah petugas dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan kembali wacana pembentukan badan khusus, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) parkir, yang hingga kini belum terealisasi.
Padahal, menurutnya, gagasan BUMD ini sangat baik karena tidak hanya bisa mengelola parkir TJU, tetapi juga tempat parkir swasta dan fasilitas publik.
"Intinya, harus ada evaluasi total agar pendapatan dari retribusi parkir benar-benar maksimal dan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta layanan masyarakat," pungkas Tirta. (jar/han)
Editor : Hany Akasah