RADAR GRESIK - Komitmen Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, M. Syahrul Munir, S.S., M.Hum, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan anggaran, pengawasan, dan regulasi mendapat apresiasi dalam ajang Radar Surabaya Award (RSA) 2025.
Penghargaan sebagai Ketua DPRD Inisiatif Pro-Kesejahteraan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Jawa Pos Group, Leak Kustiya, kepada M. Syahrul Munir dalam acara RSA 2025 yang berlangsung di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (31/7/2025). Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh nasional dan regional, antara lain Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dan jajaran Forkopimda Surabaya Raya.
Syahrul Munir menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dibangun secara berkelanjutan melalui tiga fungsi utama DPRD yakni penyusunan kebijakan anggaran, pengawasan program strategis, dan regulasi melalui perda-perda progresif.
“Kebijakan anggaran daerah kita arahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Ini menjadi fondasi kesejahteraan jangka panjang,” ujarnya.
Ia menyebutkan, fokus anggaran saat ini difokuskan pada perbaikan standar layanan rawat inap, peningkatan fasilitas pendidikan, serta program-program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan berbasis komunitas.
Dalam hal pengawasan, DPRD Gresik juga aktif menyoroti isu-isu strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti banjir tahunan, kendaraan over dimension over loading (ODOL), dan aktivitas galian C yang kerap merusak lingkungan dan jalan.
“Kami lakukan pengawasan langsung dan membangun sinergi dengan instansi teknis agar tidak terjadi dampak sosial yang berkepanjangan,” imbuh Syahrul.
Termasuk dalam isu kebencanaan, Syahrul menyoroti pentingnya pembangunan tanggul permanen di wilayah rawan banjir, edukasi asuransi pertanian, dan penyediaan sarana mitigasi seperti perahu dan tenda darurat. Ia juga menekankan bahwa sistem peringatan dini perlu diperkuat agar masyarakat siap saat bencana datang.
Syahrul juga memaparkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi inisiatif DPRD Gresik untuk memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah Perda Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan memberikan kuota 60 persen tenaga kerja untuk warga lokal, serta Perda Kemitraan Perusahaan yang mengharuskan perusahaan besar bermitra dengan UMKM lokal.
“Melalui perda-perda ini, kami ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Jadi pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tapi juga masyarakat sekitar,” jelas politisi PKB ini.
Tak hanya di balik meja kebijakan, Syahrul juga menegaskan DPRD Gresik selalu terbuka terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, baik melalui media sosial maupun secara langsung.
“Kami segera fasilitasi pertemuan dengan instansi terkait, mulai dari masalah ijazah, ketenagakerjaan, konflik industrial, hingga persoalan lingkungan. Untuk kasus lingkungan, biasanya kami langsung turun meninjau ke lapangan,” tegasnya.
Meski banyak tantangan yang dihadapi, Syahrul menyatakan optimisme bahwa kolaborasi antar elemen pemerintah dan masyarakat akan membawa Gresik menuju arah pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Yang penting masyarakat kompak, dan pemerintah hadir dengan solusi nyata,” pungkasnya. (*/jar)
Editor : Hany Akasah