Manado - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi momentum penting dalam menuntaskan pekerjaan rumah (PR) sektor pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat menyerahkan puluhan sertipikat tanah kepada pemerintah daerah dan lembaga keagamaan di Sulawesi Utara, Kamis (17/7), di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulut.
“Prinsip kami, segala sesuatu yang jadi masalah harus diakhiri. Kita harus punya komitmen bahwa pada masa Pak Presiden Prabowo inilah, masalah-masalah sengketa pertahanan, masalah sertipikasi, harus selesai,” tegasnya.
Dalam paparannya, Menteri Nusron menyebutkan bahwa dari sekitar 70 juta hektare tanah di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain/APL), sebanyak 55,5 juta hektare telah bersertipikat. Masih ada sekitar 14,5 juta hektare yang perlu mendapat kepastian hukum melalui sertifikasi.
Ia mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat untuk mendukung percepatan program strategis nasional ini.
"Kepada Bapak Bupati, kalah sedang kumpul dengan kepala desa dan warga desa, tolong sampaikan juga (masyarakat) untuk datang ke ATR/BPN dan sertipikasikan tanahnya," ajaknya.
Sebagai bentuk nyata upaya penyelesaian sengketa dan pemberian kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat tanah secara simbolis kepada berbagai instansi, antara lain 2 Sertipikat Hak Pakai kepada Pemerintah Provinsi Sulut, 30 Sertipikat Hak Pakai kepada Pemerintah Kota Manado, 7 Sertipikat kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa, 1 Sertipikat kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan 5 Sertipikat untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga menunjukkan komitmen pada tata kelola aset keagamaan melalui penyerahan sertipikat wakaf dan hak milik kepada Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Kota Manado, Badan Amal dan Milik Katolik Keuskupan Manado dan Lembaga keagamaan di Bitung, Kotamobagu, dan Bolaang Mongondow.
Transformasi layanan pertanahan menjadi prioritas nasional. Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis dapat mempercepat penyelesaian seluruh permasalahan agraria demi terciptanya kepastian hukum, stabilitas sosial, dan kemajuan pembangunan di seluruh penjuru negeri.
Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Forkopimda Sulut, pejabat Kementerian ATR/BPN, serta kepala daerah se-Sulut.
Editor : Cak Fir