Jakarta — Dalam upaya memperkuat kinerja kelembagaan dan meneguhkan komitmen pelayanan publik di sektor pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Kerja dengan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia.
Pertemuan strategis ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025, sekaligus forum koordinatif untuk membahas persoalan prioritas nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti pentingnya perbaikan menyeluruh dalam manajemen pelaksanaan program dan tata kelola keuangan. Ia menyampaikan bahwa capaian kinerja fisik masih di bawah 25% meskipun serapan anggaran berjalan cukup baik.
"Rapat ini bukan hanya soal serapan, tapi juga menyentuh akar persoalan. Kita ingin mendengar langsung dari Kanwil: apa kendalanya, dan bagaimana strategi korektifnya. Ini menyangkut reforma agraria, penanganan konflik, dan target WTP 2024 yang harus kita jaga," tegasnya.
Ruang diskusi juga menyinggung sejumlah isu strategis seperti legalisasi aset, sinkronisasi kebijakan tata ruang, serta percepatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan pertanahan.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan bahwa komunikasi lintas kelembagaan dan antarwilayah harus diperkuat agar respons terhadap masalah di daerah bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
"Data awal yang cepat dan akurat sangat menentukan solusi kebijakan. Maka dari itu, saya minta hasil pembahasan hari ini ditindaklanjuti maksimal tiga hari ke depan agar bisa segera saya laporkan ke Pak Menteri dan Komisi II DPR RI," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa banyak temuan lapangan berkaitan dengan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang memerlukan perhatian serius dalam waktu dekat.
Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyampaikan bahwa penyelesaian konflik agraria harus dilandasi semangat keberpihakan kepada rakyat kecil, sebagaimana amanat Presiden RI.
"Negara harus hadir dan berpihak pada masyarakat. Kita semua punya cita-cita yang sama: menghadirkan keadilan agraria dan menghapus ruang gelap dalam penanganan sengketa," katanya.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi seluruh Kanwil BPN Provinsi untuk menyelaraskan arah kebijakan dan percepatan program strategis nasional. Kementerian ATR/BPN menegaskan akan terus melakukan penguatan sinergi lintas institusi dan wilayah demi terwujudnya pelayanan pertanahan yang akuntabel, modern, dan berkeadilan.
Rapat kerja ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi yang hadir secara langsung dan daring. Evaluasi ini akan menjadi basis penyusunan langkah konkret menjelang semester kedua 2025.
Editor : Cak Fir