Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya penataan ulang aset negara, terutama konsesi pertanahan yang telah jatuh tempo. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (5/5), Presiden memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid untuk memeriksa seluruh Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis.
"Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi HGU, HGB yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," tegas Presiden Prabowo di hadapan jajaran kabinet.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Dukung Ketahanan Pangan Lewat Redistribusi Tanah untuk Jemaah Nahdlatul Wathan
Menanggapi arahan tersebut, Menteri Nusron menyatakan mengumumkan tengah mengidentifikasi tanah-tanah yang tidak diberikan izinnya dan kini masuk kategori tanah teantar. Tanah semacam ini menurutnya akan dikembalikan ke negara melalui mekanisme Bank Tanah.
“Biasanya tanah seperti itu masuk dalam kategori tanah tentar. Setelah melalui verifikasi, akan kami serahkan ke Bank Tanah,” ujar Nusron usai rapat.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Dorong Profesionalisme ASN Lewat Rotasi Berkala dan Jalur Karier Terukur
Ia mengungkapkan, hingga saat ini, Bank Tanah telah mengkonsolidasikan lahan mencapai sekitar 40 ribu hektare. Pemerintah tengah mengkaji optimalisasi pemanfaatannya untuk berbagai sektor strategis seperti perumahan, pangan, energi terbarukan, dan kawasan industri.
“Aset Bank Tanah sedang kami diskusikan, apakah bisa dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” jelas Nusron, Merujuk pada skema integrasi aset nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat, Siap Percepat Sertifikasi Lahan
Ia menegaskan, setiap langkah pemanfaatan akan melalui kajian menyeluruh agar berdampak maksimal terhadap pembangunan nasional. “Semuanya akan dikaji secara rinci sebelum diumumkan ke publik,” tutupnya.
Sidang Kabinet tersebut juga turut menghadirkan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para menteri dan kepala lembaga lainnya dalam Kabinet Merah Putih.
Editor : Cak Fir