Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mencanangkan program Redistribusi Tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk dikelola masyarakat, khususnya para jemaah Nahdlatul Wathan (NW). Hal ini disampaikan langsung dalam Tasyakuran Hari Jadi ke-72 sekaligus Mukernas XV Nahdlatul Wathan, di Mataram, Kamis (1/5).
“Tolong Pak Kanwil, cari tanah-tanah yang telantar, HGU yang izinnya sudah habis, nanti kita redistribusi kepada warga,” tegas Menteri Nusron, disambut tepuk tangan jemaah.
Langkah ini menjadi bagian dari sinergi strategis antara Kementerian ATR/BPN dan organisasi Nahdlatul Wathan dalam mendukung gerakan “NW Menanam” program ketahanan pangan kolaboratif antara NW dan Pemerintah Provinsi NTB.
“Saya gembira menyaksikan penandatanganan MoU antara PB NW dan Gubernur NTB. Di Indonesia ini masih banyak tanah negara yang belum dimanfaatkan. Ini momentum yang tepat untuk mendukung ketahanan pangan secara inklusif,” ujarnya.
Sebagai menteri yang mendapat mandat langsung dari Presiden RI, Nusron Wahid menegaskan bahwa program Redistribusi Tanah bukan sekadar soal legalitas lahan, tetapi juga bagian dari upaya meretas ketimpangan struktural dan mewujudkan kesejahteraan agraria.
“Tanah yang sudah dikuasai lebih dari 5 atau 10 tahun namun tidak digunakan, izinnya bisa dicabut. Kami siap berdialog dengan PB NW, siapa tahu ada petani atau pengusaha NW yang siap menanam dan mengelola. Demi keadilan dan pemerataan,” paparnya.
Ia juga mengungkap data mengejutkan, dari total 70 juta hektare tanah non-hutan di Indonesia, 46 persen dikuasai hanya oleh 60 keluarga. Bahkan, satu keluarga tercatat menguasai hingga 1,8 juta hektare. Ketimpangan tersebut, menurutnya, menjadi pekerjaan besar yang kini diemban oleh Kementerian ATR/BPN di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Program Redistribusi Tanah eks HGU ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda reformasi agraria nasional, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ormas keagamaan dalam sektor produktif. (fir)
Editor : Cak Fir