Jakarta— Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka awal tahun dengan langkah evaluatif. Dalam evaluasi kinerja triwulan I yang digelar di Kantor Pusat ATR/BPN, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Suyus Windayana menegaskan urgensi peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi utama perbaikan birokrasi dan peningkatan tunjangan kinerja (tukin) pegawai.
“Kalau kita ingin tukin lebih dari 80 persen, maka nilai SAKIP juga harus kita dorong naik. Tahun lalu, kita berhasil naik tipis dari 69,17 menjadi 70,54. Tapi target ke depan tidak bisa sekadar naik tipis, kita harus lebih progresif,” tegas Suyus Windayana saat menyampaikan arahan, Senin (21/4).
Tren nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN dalam tiga tahun terakhir memang positif, dengan rerata capaian 69,56. Namun Suyus menekankan bahwa capaian ini belum cukup. Ia menyebut bahwa peningkatan nilai SAKIP bukan semata demi tunjangan, melainkan sebagai indikator penting dari keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Beberapa indikator strategis berhasil mencatatkan capaian maksimal, seperti peningkatan pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114 persen, serta capaian 100 persen pada indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah. Namun demikian, Suyus tidak menutup mata terhadap indikator yang masih tertinggal, terutama yang menyangkut ketimpangan penguasaan tanah.
“Faktor demografis di Jawa dan Bali memang jadi tantangan. Evaluasi kinerja ini harus dilihat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan rasionalitas wilayah dan jenis data. Tidak bisa asal angka,” jelasnya.
Senada, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengingatkan bahwa tantangan akuntabilitas menyeluruh ada di skala organisasi yang sangat besar.
“Kita ini instansi dengan 566 satuan kerja. Evaluasi tidak boleh sekadar formalitas. Harus jadi alat perencanaan strategis yang konkret,” ujarnya.
Menurut Dalu, pemetaan kekuatan dan kelemahan melalui evaluasi yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tajam dan efektif ke depan.
"Jangan biarkan kelemahan kita terus berulang. Evaluasi harus jadi cermin dan kompas," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, menegaskan jika proses evaluasi dilakukan secara hybrid menggabungkan partisipasi luring pejabat tinggi pratama di pusat, serta daring dari seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi di Indonesia. Evaluasi kinerja triwulan I ini dijadwalkan berlangsung 21–25 April 2025 dan melibatkan seluruh satuan kerja ATR/BPN, baik pusat maupun daerah.
"Dengan refleksi awal tahun ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki akuntabilitas, memperkuat birokrasi, dan mendorong kinerja yang benar-benar berdampak bagi masyarakat," kata dia.
Editor : Cak Fir