Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi serapan anggaran mencapai 33,75 persen atau sebesar Rp1,49 triliun dari total pagu efektif Rp4,44 triliun pada Triwulan I Tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (21/4).
Selain serapan anggaran, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menunjukkan kinerja positif dengan perolehan Rp880 miliar atau 27,4 persen dari target.
“Anggaran kami gunakan antara lain untuk mendukung prioritas pendaftaran dan legalisasi hak atas tanah. Sampai minggu kedua April, sudah 121,64 juta bidang tanah terdaftar, dari target 126 juta,” ujar Menteri Nusron.
Ia juga menambahkan, khusus tanah wakaf dan rumah ibadah, Kementerian telah menerbitkan 267.994 sertipikat tanah wakaf serta 8.226 sertipikat rumah ibadah, sebagai bagian dari komitmen percepatan pelayanan pertanahan berbasis keadilan.
Salah satu tonggak penting di awal tahun ini adalah peluncuran Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) hasil kerja sama dengan Bank Dunia senilai USD 653 juta. Program lima tahun ini akan memperkuat penataan ruang berbasis iklim, penguatan hak atas tanah, serta pendaftaran wilayah-wilayah seperti hutan, transmigrasi, dan APL untuk menghindari tumpang tindih.
“Program ini juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial, serta menyentuh aspek penting seperti penyusunan RDTR nasional, pengukuran batas wilayah, hingga sosialisasi tanah ulayat,” papar Menteri Nusron.
Menanggapi hal tereebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi capaian Kementerian ATR/BPN di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu pertanahan dan tata ruang.
“Kinerja Kementerian sangat positif. Bahkan penyelesaian isu kepemilikan SHGB di atas laut sudah ditangani baik oleh Menteri Nusron. Kami juga mencatat langkah tegas soal kebun sawit milik 194 badan hukum yang belum memiliki HGU,” tegasnya.
Rapat kerja turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama. Komisi II menyatakan akan terus mengawal jalannya program strategis ATR/BPN, termasuk penegakan hukum pertanahan yang kini menjadi sorotan nasional.
Editor : Cak Fir