RADAR GRESIK - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Lia Istifhama, M.E.I.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menekankan pentingnya fokus evakuasi pada anak-anak, terutama yang berstatus yatim piatu, dengan alasan kemanusiaan dan pendidikan.
Ning Lia menegaskan, kebijakan ini bukanlah bentuk relokasi permanen atau perpindahan kewarganegaraan, melainkan suaka sementara dalam konteks kemanusiaan.
Ia mengingatkan Negara Palestina tetap berdaulat, sehingga evakuasi ini harus dipahami sebagai bantuan jangka pendek.
"Ini bukan perpindahan kewarganegaraan, tapi hanya suaka sementara. Fokusnya adalah pada anak-anak yatim piatu, untuk diberi akses pendidikan yang layak di Indonesia. Setelah situasi di Gaza membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah air mereka. Jangan sampai dipersepsikan seolah Palestina sudah tidak ada," tegas Ning Lia Istifhama saat kunjungan kerja Pra Haji di Mekkah Al Mukarromah.
Ning Lia menyatakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 di bawah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Sehingga, pencari suaka di Indonesia tidak memiliki hak untuk bekerja secara legal dan kehadiran mereka bersifat transit.
Meskipun demikian, Indonesia tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan bagi warga negara asing dalam kondisi darurat.
Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tahun 2016, Ning Lia menambahkan, status pengungsi atau pencari suaka tidak memberikan hak kerja, melainkan hanya perlindungan dasar selama di Indonesia.
"Kita bukan negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengungsi. Jadi posisi hukum kita jelas, saya tegaskan kita bukan negara penampung permanen. Kita bersifat transit dan kemanusiaan. Mereka tidak bisa diizinkan bekerja secara legal di sini," ujar Ning Lia.
Baca Juga: Pemkab Gresik Apresiasi Petrokimia Gresik Jaga Ketahanan Pangan Lewat Pengamanan Stok Pupuk
Perempuan yang akrab disapa senator idola itu mengingatkan tantangan besar Indonesia dalam menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya sendiri. Ia khawatir evakuasi kelompok dewasa akan menambah beban sosial dan memicu persaingan tidak sehat di sektor informal.
"Saya khawatir jika evakuasi ini diperluas ke kelompok dewasa, maka akan ada persoalan sosial lain yang muncul. Mereka tidak boleh bekerja, tapi bisa jadi secara tidak resmi mereka masuk ke sektor informal. Ini bisa menciptakan ketegangan baru di masyarakat," jelasnya.
Sebagai solusi, Lia Istifhama menegaskan Indonesia dapat berperan dalam isu kemanusiaan global dengan pendekatan terfokus dan terukur. Ia mendukung evakuasi yang difokuskan pada anak-anak yatim piatu korban perang, untuk memberikan mereka akses pendidikan dan pemulihan trauma dalam lingkungan yang aman.
"Kita bisa bantu, tapi fokusnya harus pada anak-anak yang memang tidak memiliki orang tua lagi. Mereka bisa diberikan pendidikan dan tempat yang aman sementara. Tapi setelah situasi di Gaza membaik, mereka harus dikembalikan ke negaranya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa evakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza bukanlah relokasi permanen, melainkan misi kemanusiaan sementara. Para penyintas perang akan dipulangkan ke Gaza jika kondisi keamanan memungkinkan.
"Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu," ujar Prabowo usai menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Antalya, Turki. (*)
Editor : Hany Akasah