Surabaya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status tanah yang clean and clear merupakan kunci utama dalam menarik investasi. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur, ia mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur untuk segera merampungkan target RDTR guna mempercepat perizinan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami minta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota untuk bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami sedang mempercepat proses perizinan yang disebut Ease of Doing Business, maka harus ada RDTR yang terhubung dengan OSS (Online Single Submission),” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang digelar di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (09/03).
Dengan sistem ini, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat dilakukan jauh lebih cepat. Hingga saat ini, progres penyelesaian RDTR di Jawa Timur masih tergolong rendah, yakni baru mencapai 19 persen dari target. Dari total 464 RDTR yang ditetapkan, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia. Sementara itu, jumlah RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS baru mencapai 37 RDTR.
“RDTR prosesnya bisa memakan waktu 6 hingga 8 bulan, namun jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS, dalam 2 jam KKPR bisa langsung selesai,” tambahnya.
Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Menteri Nusron menegaskan perlunya koordinasi erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak menjadi kunci dalam memastikan kebijakan pertanahan dan tata ruang benar-benar memberi dampak positif bagi perekonomian daerah.
“Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” katanya.
Pemda disebut Menteri Nusron sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebijakan tata ruang yang efektif. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang lebih terstruktur, guna mendorong sektor investasi yang sehat dan berkelanjutan di Jawa Timur.
Rakor ini mengusung tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional” dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, beserta jajaran.
Editor : Cak Fir