Bekasi – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, turun langsung ke lokasi penggusuran di Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (7/2). Kehadirannya di tengah masyarakat yang terdampak penggusuran menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan solusi atas permasalahan pertanahan yang mereka hadapi.
Menteri Nusron menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga yang rumahnya telah digusur, termasuk Bu Asmawati, Ibu Mursiti, dan Pak Yaldi.
"Saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan masyarakat yang terdampak. Saya meninjau lokasi lima rumah yang telah digusur dan mendengar langsung keluhan serta harapan mereka," ujar Menteri Nusron.
Sebagai langkah konkret, Menteri Nusron memastikan akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang untuk memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
"Kami akan berusaha memperjuangkan penggantian rumah bagi warga yang terdampak, karena mereka membeli tanah secara sah dan tidak terlibat dalam konflik yang ada," tegasnya.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan bahwa setiap proses eksekusi tanah harus mengedepankan prinsip kemanusiaan.
"Harusnya kalau eksekusi tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, bukan asal gusur. Warga yang terkena dampak seharusnya lebih dulu diberikan solusi, termasuk penggantian kerahiman," imbuhnya.
Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron didampingi sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Kehadiran mereka menandakan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi yang adil bagi masyarakat.
Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, terus berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam kepemilikan tanah serta memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada keadilan sosial. Dengan pendekatan langsung seperti ini, diharapkan permasalahan pertanahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan lebih bijak dan berkeadilan.
Editor : Cak Fir