Ekonomi & Bisnis Features Gaya Hidup Hukum dan Kriminal Jatim Kebo Giras Kesehatan Kota Gresik Moncer Seru Olahraga Pendidikan Peristiwa Person of The Year Pojok Perkoro

Petambak Gresik Keluhkan Harga Pupuk dan Pakan Mahal, DPRD Usulkan Pakai Dana Pokir untuk Beri Bantuan

Fahtia Ainur Rofiq • Minggu, 2 Februari 2025 | 22:14 WIB
SOSPER: Anggota DPRD Gresik, Muhammad Kurdi menggelaf sosialisasi perundang-undangan di Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, pada Sabtu (01/02/2025).
SOSPER: Anggota DPRD Gresik, Muhammad Kurdi menggelaf sosialisasi perundang-undangan di Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, pada Sabtu (01/02/2025).

RADAR GRESIK – Sejumlah petambak di Gresik mengeluhkan tingginya harga pakan ikan yang tidak sebanding dengan harga jual ikan saat panen. Keluhan tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, dalam acara sosialisasi perundang-undangan yang berlangsung di Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, pada Sabtu (01/02/2025).

Selain harga pakan yang mahal, para petambak juga mengeluhkan tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi dari pemerintah seperti yang diterima petani hortikultura. 

Padahal, mereka merasa sama-sama berkontribusi dalam swasembada pangan berbasis sektor perikanan, sesuai dengan Asta Cita yang menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Harga pupuk non-subsidi yang tersedia di pasaran juga dinilai terlalu mahal dan sulit dijangkau oleh petambak. Kondisi ini semakin membebani mereka, mengingat pupuk merupakan kebutuhan penting dalam usaha budidaya ikan. Oleh karena itu, mereka meminta agar pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk subsidi serta pakan ikan agar usaha mereka tetap bertahan.

Menanggapi keluhan tersebut, Muhammad Kurdi, yang juga anggota Komisi II DPRD Gresik, mengatakan pihaknya bersama Pemkab Gresik sedang membahas penggunaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebagai sumber hibah bagi petambak. 

"Saya telah mengusulkan agar pokir dewan bisa digunakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk pupuk non-subsidi dan pakan ikan," ujarnya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah harus hadir untuk membantu perekonomian petambak. Sebab, swasembada pangan tidak hanya mencakup sektor pertanian tetapi juga ketersediaan pangan berbasis protein dari perikanan. 

"Jika para petambak terus merugi, dikhawatirkan mereka akan beralih profesi, yang dapat berdampak buruk pada sektor perikanan di masa depan," tandasnya.

Kurdi juga mengingatkan jika semakin banyak petambak meninggalkan usaha perikanan, maka jumlah pengangguran di daerah akan meningkat. Hal ini akan menambah beban pemerintah dalam mencari alternatif pekerjaan bagi mereka. 

"Selain itu, tanpa regenerasi yang cukup, sektor perikanan di Gresik bisa kehilangan generasi penerus yang berkompeten," kata dia.

Untuk itu, ia mendesak agar pemerintah daerah memiliki visi yang sejalan dengan DPRD Gresik dalam memperjuangkan nasib petambak. Menurutnya, Pemkab Gresik harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, terutama dalam situasi sulit seperti ini.

“Pemkab Gresik harus memiliki sense of crisis terhadap kondisi rakyatnya. Pemerintah daerah harus sepaham dengan kami bahwa Pokir dewan bisa diusulkan untuk hibah dalam bentuk pupuk non-subsidi dan pakan ikan bagi petambak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kurdi menjelaskan bahwa penyaluran hibah tersebut akan dilakukan melalui kelompok pembudidaya dan petambak ikan (Pokdatan). 

"Kami berharap bantuan ini bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta meningkatkan kesejahteraan para petambak di Gresik," pungkasnya. (rof)

Editor : Fahtia Ainur Rofiq
#pakan ikan #Pupuk Non Subsidi #petambak #kurdi #Komisi II #dprd #pokir #Asta Cita