Sidoarjo – Polemik mengenai penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) kembali mencuat. Kali ini, kasus serupa ditemukan di atas permukaan laut di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa terdapat tiga sertipikat HGB yang diterbitkan di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
“Awalnya, area tersebut berupa tambak. Namun, setelah dibandingkan melalui peta before dan after, area itu kini berubah menjadi laut akibat abrasi,” ujar Menteri Nusron saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (22/01/2025).
Menteri Nusron menjelaskan secara rinci bahwa ketiga bidang tersebut memiliki total luas 656,85 hektare, dengan masing-masing bidang seluas 285,16 hektare, 219,31 hektare, dan 152,36 hektare. Ketiga sertipikat itu diterbitkan pada 2 Agustus 1996, 26 Oktober 1999, dan 15 Agustus 1996.
Meski status sertipikat tersebut dinyatakan legal karena awalnya berupa tambak, perubahan alam yang mengubah tambak menjadi laut menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan aset tersebut.
“Dalam situasi seperti ini, ada dua opsi yang bisa dilakukan. Pertama, saat HGB habis pada Februari dan Agustus tahun depan, kita tidak akan memperpanjangnya. Opsi kedua, berdasarkan undang-undang, jika tanah tersebut musnah karena abrasi dan berubah menjadi laut, statusnya bisa langsung dibatalkan,” jelas Menteri Nusron.
Pemerintah kini tengah mengkaji langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik ini dengan tetap mengedepankan prinsip legalitas dan keadilan, sekaligus menjaga keberlanjutan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan alam.
Pernyataan Menteri Nusron ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah berkomitmen dalam menata ulang pemanfaatan lahan secara bijaksana demi keberlanjutan lingkungan dan kepentingan publik.
Editor : Cak Fir