Ekonomi & Bisnis Features Gaya Hidup Hukum dan Kriminal Jatim Kebo Giras Kesehatan Kota Gresik Moncer Seru Olahraga Pendidikan Peristiwa Person of The Year Pojok Perkoro

Fraksi Gerindra DPRD Gresik Beri Masukan Soal Optimalisasi Pendapatan R-APBD 2025, Mulai Maksimalkan Lokal Taxing Power hingga Penataan PKL

Fahtia Ainur Rofiq • Rabu, 20 November 2024 | 22:48 WIB
BERI MASUKAN: Sekretaris Fraksi Gerindra Mochammad Zaifudin saat membacakan PU Fraksi terhadap R-APBD 2025.
BERI MASUKAN: Sekretaris Fraksi Gerindra Mochammad Zaifudin saat membacakan PU Fraksi terhadap R-APBD 2025.

RADAR GRESIK - Besarnya target yang ditetapkan terhadap Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD (R-APBD) 2025 mendapat perhatian serius dari kalangan dewan. Mereka memberikan masukan terkait berbagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra Mochammad Zaifudin saat membacakan Pemandangan Umum (PU) terhadap R-APBD 2025.

"Pendapatan Asli Daerah dalam draft Rancangan APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp 1,544 triliun. Padahal, pada APBD 2024 pendapatan tidak terpenuhi, maka kami menanyakan inovasi apa yang akan dilakukan pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, pihaknya memberikan masukan sejumlah potensi yang bisa dilakukan untuk menaikan pendapatan daerah.

"Misalnya terkait local taxing power. Pada UU HKPD memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk memperkuat basis Pendapatan Daerah (PAD). Baik bersumber dari pajak daerah maupun dari retribusi daerah. Untuk melaksanakan local taxing power ini, bagaimana strategi pemerintah daerah," ungkapnya.

Selanjutnya, terkait penataan PKL. Pihaknya meminta agar PKL ditata dengan diberi Surat Izin Menempati (SIM). Kemudian dikelola untuk kesejahteraan PKL, maka selain bisa menambah pendapatan juga bisa memberikan kepastian hukum kepada PKL dan mereka lebih tenang dalam berusaha.

"Kami juga minta agar tapping box untuk restoran dan rumah makan bisa dimaksimalkan. Sehingga bisa mengurangi kebocoran pajak," kata dia.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memaksimalkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

"Kami minta penjelasan sektor Pendapatan Pajak dan Restribusi apa saja yang sudah menggunakan ETPD," tandasnya.

Ia mengaku sepakat rencana pembentukan Satgas Galian C. Karena dari ratusan baru 30-an yang belum berizin. "Kalau ini ditertibkan dan mau mengajukan izin bisa meningkatkan pendapatan daerah," terangnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar ada inovasi untuk pengembangan wisata desa yang saat ini sudah banyak berdiri. "Kalau ini bisa dikembangkan dan dikonsep dengan baik, kami yakin selain bisa memberikan pendapatan kepada desa juga bisa memberikan pendapatan kepada daerah," pungkasnya. (rof)

Editor : Fahtia Ainur Rofiq
#Penataan PKL #fraksi gerindra #R-APBD #Local taxing power #ETPD #Pendapatan Daerah #DPRD GRESIK