RADAR GRESIK - Seluruh fraksi di DPRD Gresik menyampaikan pemandangan umumnya (PU) terhadap Rancangan APBD (R-APBD) 2025, Rabu (20/11). Mereka memberikan masukan dan kritikan terkait sejumlah persoalan.
Seperti yang disampaikan Fraksi PKB DPRD Gresik. Melalui perwakilannya, M. Rizaldi Saputra mereka memberikan banyak sorotan. Mulai soal tingginya Alokasi Belanja Barang dan Jasa hingga mutasi jabatan.
"Kami mengapresiasi target pendapatan yang meningkat menjadi Rp3,849 triliun, namun kami menekankan pentingnya pengelolaan yang berbasis data dan mitigasi risiko," ujar pria yang kini menjabat Ketua Komisi I ini.
Dalam kesempatan ini, pihaknya menyoroti perlunya kajian mendalam di OPD penghasil pendapatan, serta mendesak agar perguliran jabatan tidak mengganggu pencapaian target pendapatan daerah.
Kemudian, soal alokasi belanja barang dan jasa, pihaknya menyoroti lonjakan anggaran yang mencapai Rp1,06 triliun. "Apakah anggaran ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau sekadar memenuhi agenda kepala daerah," tandasnya.
Ia juga mempertanyakan terkait rendahnya dividen dari Bank Gresik. Apakah sudah ada bisnis plan yang terkonfirmasi dari Bank Gresik.
Selanjutnya, terkait program mandatory spending, pihaknya menyoroti berbagai hal. Mulai soal komitmen BOSDA, dampak UHC, infrastruktur hingga alokasi dana desa (ADD).
"Kami juga menyoroti terkait belanja urusan pilihan. Mulai anggaran untuk pelayanan dasar, terkait program penguatan jargon Gresik sebagai Kota Santri hingga masalah serapan tenaga kerja lokal," pungkasnya.
Mengakhiri pandangannya, Rizaldi meminta pemerintah daerah untuk lebih transparan, fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat, dan menjadikan anggaran sebagai alat perubahan, bukan sekadar rutinitas administratif.
"Spirit optimis-realistis hanya akan menjadi slogan jika tidak dibarengi kerja nyata yang berorientasi pada kepentingan publik," pungkasnya. (rof)
Editor : Fahtia Ainur Rofiq