RADAR GRESIK - DPRD Gresik mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah sepanjanh 2024. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, mereka menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan laporan realisasi, hingga 30 September lalu pendapatan dari sektor PAD Baru mencapai 61,54 persen. Dari target PAD sebesar Rp 1,597 triliun baru teralisasi Rp 983 miliar.
Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan pengelolaan pajak dan retribusi yang belum maksimal membuat target PAD seringkali tidak tercapai.
Padahal, kalau melihat potensi riil di lapangan, banyak peluang yang bisa dimaksimalkan.
"Misalnya sektor pajak, kalau faktornya karena ketaatan wajib pajak, tentu bisa dimaklumi dan diupayakan. Yang dikhawatirkan justru dari internal pemerintah sendiri," ujarnya.
Menurut dia, pajak daerah sering tidak tercapai karena database wajib pajak yang tidak up to date. Hal tersebut berdampak pada banyaknya tunggakan pajak, hingga membuat wajib pajak menghindari kewajibannya.
"Diperparah dengan tidak adanya inovasi peningkatan pajak," tandasnya.
Begitu juga dengan percepatan investasi dan pembangunan daerah. Para pelaku usaha menginginkan kecepatan layanan perizinan. Agar usaha yang dilakukan secara beroperasi dan merekrut pekerja.
"Namun yang seringkali terjadi adalah keterlambatan dalam mengurus perizinan," pungkasnya.
Ia menambahkan, di sisa tahun anggaran 2024, pihaknya berharap agar OPD penghasil mampu memaksimalkan potensi. Khususnya menggenjot pendapatan asli daerah dari berbagai sumber.
"Capaian pada tahun ini akan menjadi pertimbangan dalam menyusun Rancangan APBD 2025. Karena berkaitan dengan kondisi fiskal daerah," imbuhnya. (rof)
Editor : Fahtia Ainur Rofiq