RADARGRESIK-Pemprov Jatim terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset BUMD. Hal ini disampaikan pada saat kunjungan Dr. Lia Istifhama, M.E.I ke Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dr. Mhd. Aftabudin RZ, S.Pt, M.Si, di ruangannya, Selasa, 6/8/24.
Dalam kesempatan tersebut, Atta, panggilan Kabiro Perekonomian tersebut, menyampaikan peluang besar pemanfaatan idle asset BUMD.
"Untung meningkatkkan PAD Jatim, diantaranya adalah memanfaatkan memanfaatkan idle asset (aset menganggur) berupa tanah dan bangunan yang dimiliki BUMD untuk bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Ini peluang besar, karena ini kan asset yang sudah di-inbreng oleh Pemprov Jatim menjadi aset BUMD. Karena kalau tidak dimanfaatkan kerugiannya sangat besar," ucap Atta
"Satu contoh kerugianya, Nilai yang harus dibayarkan oleh PWU (PT Panca Wira Usaha Jatim) untuk pajak per tahunnya (PBB) yang sangat besar, kan sangat disayangkan kalau tidak dioptimalkan pemanfaatannya," tambah Atta.
Lebih lanjut, pria kelahiran Kota Medan ini bercerita kegagalan rencana pemanfaatan salah satu idle asset yang dimiliki oleh PT Panca Wira Usaha Jatim untuk pendirian rumah karena terkendala aturan yang membatasi.
"Setelah kita kaji, rencana tersebut gagal karena PP no. 54 tahun 2017 hanya memperbolehkan aset pemprov yang sudah di inbreng menjadi aset BUMD, bentuk KSO (kerjasama organisasi) sementara BUMD tidak memiliki kompetensinya," cerita Lia Istifhama.
Menghadapi problem tersebut, pihak Pemprov Jatim melakukan review yang mendalam terhadap PP no.54 tahun 2017 terutama pasal yang menyandera pemanfaatan aset BUMD tersebut dan hasil review pun sudah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar bisa dilakukan perubahan.
"Kita sudah bikin rapat kajian PP tersebut termasuk pada saat rapat BUMD di Bali sudah dibahas bersama teman-teman seluruh Indonesia, pihak kementerian dalam negeri pun sudah menjajikan akan melakukan pembahasan secara khusus," lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan inovasi agar bisa menambah pendapatan.
“Saat ini, jumlah deviden yang berupa setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak awal pendirian sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai break event point (BEP) atau untung. Yakni senilai Rp5,983 triliun. Sedangkan penyertaan modal hingga tahun 2023 adalah sebesar. Rp4,15 Triliun. Sudah tinggi namun masih bisa dioptimalkan lagi.”
"Banyak hal yang masih bisa dilakukan BUMD untuk meningkatkan kinerjanya. Optimalisasi BUMD ini harus dipercepat karena tahun depan ada potensi kehilangan PAD Rp4 Triliun akibat perubahan pajak kendaraan bermotor (PKB). Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan aset BUMD yang idle tersebut,"pungkasnya.
Menanggapi harapan besar Kabiro Perekonomian tersebut, ning Lia, sapaan akrab senator cantik asal Jatim tersebut berkomitmen akan turut mempelajari terkait regulasi yang berdampak pada kelangsungan BUMD.
“Apa yang disampaikan pak Atta sangat menarik dan penting, sehingga ini harus menjadi atensi. Karena BUMD secara long term planned atau jangka panjang merupakan bagian dari ketahanan ekonomi bangsa, maka harus terus berkelanjutan secara positif. bahkan bukan hanya suistanability, tapi juga terus grow up," kata Lia Istifhama.
"Apalagi Jatim semenjak masa kepemimpinan Bu Khofifah yang dilanjut pak Pj Adhy Karyono, pertumbuhan ekonominya melesat sangat tajam,” harap Lia Istifhama, yang didampingi Achmad Arif dan Ketua Pemuda Tani Mandiri Jatim Leo Arifin. (han)
Editor : Hany Akasah