GRESIK -- DPRD bersama Pemerintah terus membahas Rancangan APBD (R-APBD) 2024. Kemarin, seluruh fraksi di DPRD Gresik menyampaikan pandangan umumnya (PU) terhadap nota R-APBD yang telah disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu.
Sejumlah fraksi menyatakan sepakat dengan tema pembangunan 2024. Hanya saja, mereka meminta hal ini ditindaklanjuti dengan program yang selaras.
Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan tema pembangunan 2024 yakni Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang Didukung oleh Digitalisasi Ekonomi, dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.
"Kami berharap bahwa segala jenis alokasi anggaran pada 2024 benar-benar dikonsentrasikan untuk menjawab permasalahan sebagaimana tematik yang telah dirancang tersebut," ujarnya.
Misalnya, Industri ramah lingkungan. Hal ini memerlukan pengawasan ketat dalam hal perizinan dan penegakan peraturan serta peningkatan alokasi anggaran dan peningkatan peran khususnya pada dinasy ang menangani soal lingkungan hidup.
"Pembangunan dan pengelolaan sampah serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur penanganan limbah industri seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam mata anggaran tahun 2024," terangnya.
Kemudian, soal penyiapan SDM yang unggul dan Berdaya Saing. Tema ini sebenarnya juga menjadi tema pembangunan pada tahun 2023.
Namun, sayangnya setelah mengikuti berbagai pembahasan pada tahun
2023 ternyata tema penyiapan SDM yang unggul dan berdaya saing hanyalah angan-angan belaka.
"Sehingga kami harap betul bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Daerah benar-benar mengalokasikan anggaran maksimal soal kesiapan SDM untuk bersaing di era industrialisasi yang sedang massif pada beberapa tahun terakhir ini," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra Mochamad Zaifudin. Dalam nota R-APBD 2024, pendapatan direncanakan Rp 3,636 triliun dan belanja Rp 3,605 triliun. Sehingga diperkirakan surplus Rp 31 miliar.
"Namun kami terkejut, setelah pembahasan Tim Anggaran ternyata menyampaikan berbeda. Khususnya dalam Belanja Daerah mengalami Kenaikan Rp 305 miliar," kata dia.
Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah menghitung kebutuhan anggaran pada 2024. Untuk itu, pihaknya mempertanyakan rincian sejumlah anggaran. Mulai belanja kurang bayar 2023 sebesar Rp 75 miliar hingga penambahan anggaran untuk THL. "Kami minta data jumlah THL tahun 2022 dan 2023," ungkapnya. (rof)
Editor : Hany Akasah