RADAR GRESIK – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik hingga 30 September 2026 tercatat baru menyentuh angka Rp 1,18 triliun atau 72,75 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,62 triliun.
Capaian tersebut menyisakan selisih kekurangan penerimaan yang cukup besar, yakni mencapai Rp 441,91 miliar.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gresik, Nur Saidah, mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk keluar dari zona nyaman.
Baca Juga: Gagal Menyalip, Mahasiswi Asal Dukun Gresik Meninggal Dunia di Jalan Deandles Manyar
Ia meminta setiap instansi tidak hanya bekerja sekadar mengejar target aman, melainkan berani melahirkan inovasi dan memetakan potensi penerimaan baru.
“Seharusnya setiap OPD tidak bekerja hanya di kondisi aman dengan menyesuaikan target. Capaian ini sebenarnya masih sangat bisa ditingkatkan,” tegas Nur Saidah saat rapat evaluasi APBD Triwulan III 2026.
Sektor retribusi daerah menjadi sorotan utama Banggar DPRD Gresik lantaran baru terealisasi Rp 231,56 miliar atau 56,66 persen dari target Rp 408,66 miliar, sehingga masih terdapat defisit sebesar Rp 177,10 miliar. Salah satu instansi yang disoroti adalah Dinas Perhubungan (Dishub) terkait retribusi parkir tepi jalan umum.
Baca Juga: Lima Tahun Merger Pelindo, PT Terminal Teluk Lamong Sabet Dua Penghargaan Nasional Sekaligus
Nur Saidah meminta Dishub segera memetakan titik-titik lokasi parkir baru di wilayah yang mengalami pertumbuhan pusat ekonomi baru. Berdasarkan data per 30 September 2026, penerimaan Dishub baru mencapai Rp 3,72 miliar dari target Rp 5,49 miliar (67,86 persen).
“Semangat inovasi harus dimunculkan di Dishub. Cari titik-titik lokasi parkir baru dengan menyesuaikan pergerakan kegiatan ekonomi baru di Gresik,” ujarnya.
Selain sektor perhubungan, retribusi pelayanan persampahan di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga dinilai masih menyimpan potensi besar. Dari total 356 desa di Kabupaten Gresik, baru sebagian kecil yang memanfaatkan layanan persampahan resmi dari DLH.
Baca Juga: Sinergi Pemkab Gresik dan BPJS Ketenagakerjaan: 7.500 Pekerja Sektor Informal Dapat Jaminan Sosial
Meskipun capaian pendapatan DLH relatif tinggi di angka Rp 2,71 miliar atau 87,36 persen dari target Rp 3,10 miliar, perluasan sosialisasi Perda baru ke tingkat desa diyakini mampu mendongkrak penerimaan lebih maksimal.
Tak hanya sektor pendapatan, Nur Saidah juga menumpahkan perhatiannya pada serapan belanja daerah yang dinilai masih sangat lambat. Hingga akhir Triwulan III, belanja daerah baru terealisasi Rp 2,05 triliun atau 61,68 persen dari alokasi Rp 3,33 triliun.
Yang paling menonjol adalah realisasi belanja modal yang baru terserap Rp 119,05 miliar atau 40,44 persen dari total anggaran Rp 294,37 miliar.
Baca Juga: Kebutuhan Air dan Kerusakan Diinventarisasi, Pemdes Leran Siapkan Pembenahan Makam Siti Fatimah
Ia menegaskan bahwa DPRD Gresik siap mendukung penyelesaian berbagai kendala operasional OPD melalui skema pembahasan dan penganggaran APBD, asalkan jajaran eksekutif mau bekerja lebih cepat dan progresif.
“Dengan sisa waktu tiga bulan ini, pemerintah daerah harus mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran secara berkualitas. OPD harus bekerja lebih inovatif dan tidak berhenti pada capaian yang dianggap aman saja,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik