RADAR GRESIK – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat kerja evaluasi APBD Triwulan III 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Evaluasi ini menyoroti masih rendahnya angka realisasi belanja maupun pendapatan daerah menjelang penutupan tahun anggaran.
Berdasarkan data hingga 30 September 2026, realisasi belanja APBD Kabupaten Gresik baru menyentuh angka 61,68 persen atau setara Rp 2,05 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp 3,32 triliun. Artinya, dalam kurun waktu sisa tiga bulan ke depan, Pemkab Gresik masih harus menuntaskan sisa belanja daerah sebesar Rp 1,28 triliun.
Baca Juga: Soroti Kebiasaan Bongkar Pasang Target, Komisi II DPRD Gresik Minta Retribusi DPMPTSP Rasional
Sementara dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan daerah berada di posisi 77,36 persen atau Rp 2,48 triliun dari target Rp 3,20 triliun, sehingga masih menyisakan deviasi kekurangan penerimaan sebesar Rp 725,06 miliar.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat mengeksekusi seluruh program pembangunan yang telah direncanakan agar tidak ada pekerjaan yang terbengkalai di akhir tahun.
“Yang terpenting adalah bagaimana belanja-belanja nanti bisa dilaksanakan. Waktunya sudah sangat mepet, tinggal tiga bulan,” ujar Mujid, Sabtu (10/10).
Baca Juga: Perkuat Pengawasan APBD 2027, Komisi I DPRD Gresik Dorong Inspektorat Maksimalkan Peran APIP
Mujid membeberkan bahwa serapan terendah tercatat pada pos belanja modal yang baru terealisasi sebesar Rp 119,05 miliar atau 40,44 persen dari total pagu Rp 294,37 miliar. Dari angka tersebut, belanja modal gedung dan bangunan baru terserap 11,41 persen, serta belanja modal tanah yang amat minim di angka 0,20 persen.
Selain itu, belanja barang dan jasa baru terealisasi 58,84 persen dari pagu Rp 1,11 triliun. Pos belanja hibah baru mencapai 34,87 persen atau Rp 88,47 miliar dari anggaran Rp 253,77 miliar, sedangkan penyaluran bantuan sosial (bansos) baru menyentuh 22,26 persen dari total pagu Rp 9,50 miliar.
Guna mengejar ketertinggalan tersebut, Mujid meminta TAPD memastikan seluruh pengerjaan fisik maupun administrasi pekerjaan kontraktual diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan.
Baca Juga: Dukung Layanan Dasar, Komisi IV DPRD Gresik Usul Tambahan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Di sisi lain, sorotan juga tertuju pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru terealisasi Rp 1,18 triliun atau 72,75 persen dari target Rp 1,62 triliun. Sektor retribusi daerah menjadi salah satu rapot merah karena baru terealisasi 56,66 persen (Rp 231,56 miliar) dari target Rp 408,66 miliar, sedangkan pajak daerah telah mencapai 77,59 persen (Rp 865,51 miliar).
Melihat potensi tidak tercapainya target pendapatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Komisi II DPRD didorong untuk segera memanggil OPD penghasil.
“Setelah ini kami berharap komisi-komisi, terutama Komisi II, menggelar rapat bersama mitra penghasil untuk mendorong pemenuhan target penerimaan yang sudah disepakati,” imbau Mujid.
Baca Juga: Kenaikan Tarif Retribusi Sampah Mulai Diberlakukan, DPRD Gresik Ajak DLH Gencar Sosialisasi Hingga
Meski ruang waktu semakin terbatas, DPRD Gresik mengaku tetap optimistis seluruh program pembangunan tahun anggaran 2026 dapat terbiayai penuh tanpa menyisakan beban keuangan bagi tahun berikutnya.
“Kami optimistis pada 2026 semua rencana program pembangunan bisa terbiayai. Jangan sampai pada 2027 kita meninggalkan utang,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik