RADAR GRESIK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Gresik (AMG) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Gresik.
Massa membawa sederet isu krusial yang menyentuh kepentingan mendasar masyarakat, mulai dari transparansi anggaran, penyertaan tenaga kerja lokal, hingga kepastian akses transportasi dan fasilitas kesehatan di Pulau Bawean.
Aksi damai tersebut kemudian dimediasi melalui forum audiensi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gresik. Dalam pertemuan tersebut, AMG menyerahkan nota kesepahaman yang mencakup delapan isu utama kepada jajaran dewan serta Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani.
Baca Juga: Kenaikan Tarif Retribusi Sampah Mulai Diberlakukan, DPRD Gresik Ajak DLH Gencar Sosialisasi Hingga
Delapan isu strategis tersebut meliputi tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR), ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja lokal, infrastruktur dan lalu lintas, banjir serta penanganan Kali Lamong, masalah agraria, tata ruang dan Amdal, transparansi APBD, hingga aksesibilitas wilayah kepulauan Bawean.
Tak hanya isu lokal, mahasiswa turut mengoreksi pelaksanaan program nasional yang bersinggungan langsung dengan daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sorotan paling tajam dalam audiensi tersebut datang dari perwakilan mahasiswa asal Pulau Bawean. Mereka menilai konektivitas penyeberangan rute Bawean–Gresik hingga kini belum memberikan kepastian bagi mobilitas warga, terutama saat cuaca buruk dan gelombang tinggi menerjang perairan Jawa.
Baca Juga: Perkuat Infrastruktur Pesisir Ujungpangkah, Pemkab Gresik Lebarkan Jembatan Cabean Jadi 8 Meter
Dampak keterisolasian jalur laut tersebut tidak hanya melumpuhkan pasokan logistik dan mobilitas warga, tetapi juga mengancam akses pelayanan kesehatan darurat. Mahasiswa menyayangkan status fasilitas kesehatan publik di Bawean yang dinilai masih minim.
"Kami tidak ingin pemerintah daerah hanya memberikan jawaban normatif atau mencari alasan tanpa menyiapkan peta jalan solusi jangka panjang. Ini adalah keresahan nyata yang dirasakan masyarakat Bawean," tegas perwakilan AMG, Saiq Khayran, usai audiensi.
Guna mengatasi persoalan di kepulauan, AMG mendesak Pemkab Gresik menjamin ketersediaan transportasi alternatif yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Baca Juga: Atasi Kekeringan, Bupati Gresik Turun Langsung Salurkan Bantuan Air Bersih ke Desa Terdampak
Mahasiswa menuntut percepatan pembangunan dermaga plengsengan untuk pengoperasian kapal RoRo rute Bawean–Gresik, mendorong KMP Drajat menjadi armada reguler, serta mendesak peningkatan status Rumah Sakit Umar Mas'ud dari tipe D naik menjadi tipe C.
Merespons jajaran aspirasi tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membeberkan sejumlah program serta langkah taktis yang sedang diupayakan pemerintah daerah.
Terkait penyerapan tenaga kerja lokal, Pemkab Gresik telah memperkuat regulasi melalui Perda Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 71 Tahun 2024. Di sektor infrastruktur, Pemkab memfokuskan APBD untuk perbaikan jalan kabupaten dan jalan poros desa (JPD).
Baca Juga: Silaturahmi Media, Direktur Manajemen Risiko PKG Kenang Masa Kritis Saat Jadi Manajer Humas
"Untuk infrastruktur, prioritas kami adalah penanganan jalan kabupaten dan poros desa. Sementara untuk rencana tol di wilayah utara saat ini di-hold. Hanya proyek Tol Kebomas–Manyar yang direncanakan berlanjut, namun hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat," terang Gus Yani.
Mengenai penanganan banjir, Pemkab Gresik mengarahkan pembangunan waduk penampung air banjir yang kelak difungsikan untuk irigasi pertanian warga.
Sementara untuk menjamin kelancaran logistik menuju Bawean, Pemkab telah berkoordinasi dengan pengelola Kawasan Pelabuhan Maspion di Manyar dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik.
Baca Juga: Antisipasi Sengketa Karya AI, Nila Yani Hardiyanti Desak Regulasi HKI Nasional yang Protektif
"Kami sudah berkoordinasi langsung dengan pihak Pelabuhan Maspion dan KSOP demi memastikan kelancaran serta kepastian penyeberangan logistik ke Pulau Bawean," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M. Syahrul Munir, mengapresiasi ikhtiar kritis mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara kondusif dan tertib.
"Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan masukan secara tertib dan konstruktif. Seluruh poin yang disampaikan akan menjadi catatan evaluasi dan masukan resmi bagi DPRD untuk segera ditindaklanjuti bersama dinas terkait," pukas Syahrul.
Baca Juga: Kesenian Asli Bawean Tak Masuk Agenda HBB 2026, Pamong Budaya Desak Ruang Pelestarian
Audiensi tersebut diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas bersama antara Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, dan perwakilan Aliansi Mahasiswa Gresik sebagai komitmen pengawalan kebijakan daerah. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik