RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna Laporan Hasil Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang II Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gresik, Senin (10/8).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir ini menjadi wadah penyampaian jaring aspirasi masyarakat dari seluruh fraksi.
Salah satu laporan yang menyita perhatian disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra melalui Sekretaris Fraksi, Muchamad Zaifudin. Zaifudin menegaskan bahwa hasil serapan aspirasi di lapangan merekam berbagai keluhan mendasar masyarakat yang membutuhkan langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah.
Sektor pembangunan dan infrastruktur mendominasi keluhan warga. Masalah banjir dan sistem penataan drainase menjadi poin kritis. Fraksi Gerindra mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi sungai, penertiban tembok warga yang menutup saluran air di kawasan perkotaan—seperti Jalan KH Syafii dan wilayah Manyar—serta pembangunan tanggul permanen.
“Perbaikan sementara menggunakan bambu dinilai belum mampu menjadi solusi jangka panjang untuk menahan arus air,” ujar Zaifudin.
Kondisi jalan rusak di sejumlah titik vital juga disorot tajam. Ruas jalan yang didesak untuk segera diperbaiki meliputi jalan utama Golokan Sidayu menuju Pangkah Wetan dan Ujungpangkah, jalan alternatif Desa Suci-PPS menuju Peganden, hingga Jalan Kedanyang. Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta penertiban jam operasional kendaraan berat galian C turut menjadi dorongan utama.
Baca Juga: Tinjau Tambak Pangkahkulon, Anggota DPRD Gresik Puji Inovasi Polikultur Rumput Laut Petani Lokal
Di bidang sosial dan ketenagakerjaan, Fraksi Gerindra mendorong industri di Gresik—terutama kawasan Manyar, Ujungpangkah, dan Sidayu—untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini diimbangi dengan dorongan pelatihan kompetensi bagi para pencari kerja, kelompok tani, dan nelayan, serta pemerataan penyaluran CSR perusahaan.
Aspirasi masyarakat juga mencakup penguatan fasilitas kesehatan (Puskesmas hingga RSUD), pemenuhan sarana pendidikan beserta pencairan BOSDA, hingga penguatan ekonomi kerakyatan melalui kemudahan modal UMKM, stabilitas harga hasil tambak, dan pengembangan potensi wisata desa.
Menanggapi seluruh masukan fraksi, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menegaskan bahwa dokumen hasil reses ini akan menjadi rujukan utama bagi jajaran eksekutif.
Baca Juga: Mampu Dongkrak PAD dan Buka Lapangan Kerja, DPRD Gresik Dorong Optimalisasi Aset Kelurahan
“Hasil laporan reses tersebut akan dikirim kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik ke depan,” pungkas Syahrul. (jar/han)
Sumber : Radar Gresik