RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menghadapi tantangan fiskal cukup berat dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Di tengah proyeksi target pendapatan daerah yang mengalami penurunan hingga ratusan miliar, kebutuhan belanja daerah justru meningkat.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik terkait penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gresik, Senin (10/8).
Baca Juga: Tinjau Tambak Pangkahkulon, Anggota DPRD Gresik Puji Inovasi Polikultur Rumput Laut Petani Lokal
Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, memaparkan bahwa target pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 terkoreksi sebesar Rp 183,419 miliar. Proyeksi pendapatan yang semula dipatok Rp 3,374 triliun kini turun menjadi Rp 3,191 triliun.
Penurunan tersebut terjadi baik pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer. PAD yang semula ditargetkan Rp 1,621 triliun turun menjadi Rp 1,610 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer merosot cukup tajam dari Rp 1,752 triliun menjadi Rp 1,580 triliun.
“Penurunan target pendapatan merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan regulasi di bidang pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD maupun pendapatan transfer,” ujar Mas Alif saat membacakan sambutan.
Sebaliknya, total kebutuhan belanja daerah justru naik dari proyeksi awal sebesar Rp 3,496 triliun menjadi Rp 3,631 triliun.
Kondisi ini membuat proyeksi pembiayaan daerah membengkak dari Rp 122,053 miliar menjadi Rp 440,770 miliar, yang salah satunya ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2025.
Kendati tertekan secara fiskal, Alif memastikan program-program prioritas masyarakat tidak akan dikorbankan. Alokasi anggaran tetap difokuskan pada rehabilitasi sekolah SD-SMP, revitalisasi puskesmas, perbaikan jalan poros desa, pembebasan lahan, bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Baca Juga: Mampu Dongkrak PAD dan Buka Lapangan Kerja, DPRD Gresik Dorong Optimalisasi Aset Kelurahan
Guna mengatasi defisit tersebut, Wabup menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memperkuat sinergi dan efisiensi anggaran guna menggenjot penerimaan PAD.
“Pendapatan turun, belanja naik. Kini kemampuan Pemkab Gresik mengoptimalkan PAD dan mengelola anggaran secara efektif menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan demi kemaslahatan masyarakat,” tegasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik