RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) fraksi terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tertinggi tersebut, sorotan tajam tertuju pada besarnya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) serta persoalan klasik kebocoran retribusi daerah yang memicu hilangnya potensi pendapatan (lost income).
Jajaran legislatif pun menuntut pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta menerapkan strategi yang jauh lebih efektif demi menambal kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Kurdi, merekomendasikan langkah konkret berupa optimalisasi PAD melalui perbaikan sistem pemungutan berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM, serta ekstensifikasi wajib pajak baru. Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan serapan belanja modal dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat, terutama pada proyek infrastruktur strategis.
Berdasarkan laporan keuangan, APBD 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp 366,2 miliar dengan nilai Silpa mencapai Rp 452,07 miliar. Pria yang akrab disapa Gus Kurdi tersebut mengingatkan pemerintah agar lebih disiplin dalam mengendalikan utang belanja melalui koordinasi ketat antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
“Surplus anggaran dan Silpa yang mencapai Rp 452,07 miliar ini memang menunjukkan adanya efisiensi belanja. Namun di sisi lain, Silpa yang terlalu besar mengindikasikan bahwa anggaran belum sepenuhnya terserap secara maksimal untuk kegiatan-kegiatan produktif yang menyentuh masyarakat,” tegas Gus Kurdi, Senin (22/6/2026).
Baca Juga: Gantikan Almarhum Ahmad Nurhamim, Wongso Negoro Resmi Ditunjuk Jadi Wakil Ketua DPRD Gresik
Ia mendesak agar penggunaan Silpa ke depan murni diarahkan untuk program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Nada serupa ditekankan oleh Fraksi PKB. Melalui juru bicaranya, Syaikhu Busyiri, fraksi dengan kursi dominan ini menilai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sudah menjadi harga mati demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Menurut Syaikhu, strategi pemungutan pajak yang efektif seharusnya sudah tercermin sejak awal dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) pada setiap OPD penghasil. Karena itu, proses pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang melekat mutlak dilakukan secara berkala.
Baca Juga: Pangkas Jarak Tanggap Darurat, DPRD Gresik Kawal Rencana Pembangunan Pos Damkar Balongpanggang
“Kebocoran di sektor retribusi daerah masih menjadi realitas pahit di setiap tahun anggaran berjalan. Sudah saatnya pemerintah daerah bertindak serius menangani lost income PAD akibat kebocoran retribusi ini. Jangan dibiarkan terus menguap,” cetus Syaikhu Busyiri lugas.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan melalui Noto Utomo memberikan catatan mengenai pentingnya menjaga kualitas perencanaan dan profesionalisme performa birokrasi. Seluruh capaian hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif sepanjang tahun lalu harus dijadikan batu pijakan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
Noto mengingatkan agar seluruh program yang telah dirancang di atas kertas tidak mandek sebagai serapan anggaran semata, melainkan wajib diterjemahkan secara riil dalam indikator kinerja masing-masing perangkat daerah.
Baca Juga: Jawab Kritik Fraksi DPRD, Gus Yani Beberkan Alasan Serapan Belanja Low dan Skema SILPA Rp452 Miliar
“Manfaat pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Gresik. Dengan memperhatikan hasil pembahasan tim anggaran, kami menekankan komitmen bersama untuk terus menyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel,” pungkas Noto. (jar/han)
Editor : Hany Akasah