RADAR GRESIK – Langkah taktis guna mendongkrak performa pelayanan publik di tingkat akar rumput terus digulirkan oleh jajaran parlemen daerah. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar agenda monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
Agenda pengawasan ini difokuskan untuk mengurai hambatan serta meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) agar berjalan semakin efisien, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan evaluasi tersebut, Komisi I sengaja mengundang para petugas registrasi desa dan operator sistem Adminduk yang selama ini menjadi ujung tombak validasi data warga di tingkat desa maupun kelurahan.
Baca Juga: Gantikan Almarhum Ahmad Nurhamim, Wongso Negoro Resmi Ditunjuk Jadi Wakil Ketua DPRD Gresik
Berbagai kendala teknis yang kerap dikeluhkan oleh para petugas di lapangan menjadi catatan serius legislatif, mulai dari keterbatasan perangkat penunjang hingga minimnya dukungan biaya operasional.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik, Elvita Yuliati, menggarisbawahi bahwa petugas register desa memegang peranan vital dalam memastikan basis data kependudukan (database) daerah selalu akurat dan mutakhir (up-to-date).
Atas beban kerja yang bersentuhan langsung dengan validitas data makro daerah tersebut, sudah sepatutnya negara memberikan perhatian kesejahteraan yang lebih proporsional.
Baca Juga: Pangkas Jarak Tanggap Darurat, DPRD Gresik Kawal Rencana Pembangunan Pos Damkar Balongpanggang
“Petugas Adminduk ini bekerja langsung melayani masyarakat dan melakukan pembaruan data kependudukan. Kami berharap ada dukungan berupa insentif, minimal sekitar Rp100 ribu perbulan untuk membantu kebutuhan operasional, termasuk pengganti biaya paket data,” ujar Elvita Yuliati saat memberikan pemaparan evaluasi di hadapan para operator, Minggu (21/6/2026).
Lebih lanjut, politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gresik ini juga menyoroti aspek kesiapan infrastruktur digital di kantor-kantor desa. Menurut Elvita, penyediaan fasilitas internet atau jaringan WiFi yang memadai dan stabil bersifat wajib.
Akses konektivitas yang andal diyakini akan mengeliminasi kendala teknis berupa kegagalan sistem pengiriman data (error server) yang selama ini kerap memperlambat proses penerbitan dokumen warga.
Baca Juga: Evaluasi APBD 2025, Fraksi FAP DPRD Gresik Dorong Optimalisasi Pendapatan dan Serapan Belanja
Dirinya menegaskan, percepatan sekaligus validitas pendataan warga merupakan kunci utama kesuksesan program strategis pemerintah lintas sektoral, terutama dalam meminimalisir potensi salah sasaran pada penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga penyusunan rencana pembangunan daerah.
“Dengan dukungan fasilitas dan operasional yang memadai, proses pendataan warga bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan seluruh data kependudukan dapat diperbarui tepat waktu,” pungkas Elvita menandaskan komitmen pengawalan kebijakan anggaran tersebut.
Melalui dorongan berkala dari Komisi I ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui dinas terkait dapat segera merumuskan formula regulasi anggaran pemeliharaan bagi para garda terdepan data kependudukan tersebut pada tahun anggaran berjalan. (jar/han)
Editor : Hany Akasah