RADAR GRESIK – Berada dalam klaster salah satu episentrum industri terbesar di Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bergerak progresif memperketat konektivitas antara dunia pendidikan dan bursa kerja.
Langkah taktis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Pengembangan Ekosistem Vokasi Berbasis Sinergi Industri dan Dunia Pendidikan yang dirangkai bersama agenda Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Gresik, bertempat di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Jumat (19/06/2026).
Forum makro ini mempertemukan unsur birokrat, KADIN Jawa Timur, asosiasi dunia usaha dan dunia industri (DUDI), jajaran kepala SMK negeri dan swasta, hingga perguruan tinggi vokasi guna mengunci standardisasi konsep keterpaduan link and match.
Baca Juga: Bidik Prestasi di Porprov 2027, KONI Gresik Matangkan Skema Penjaringan Atlet Lewat Bupati Cup 2026
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa cetak biru pengembangan ekosistem vokasi merupakan pilar instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
Akselerasi program ini diarahkan langsung sebagai hulu strategi dalam memotong kurva angka pengangguran terbuka serta menekan angka kemiskinan makro di wilayah Gresik.
Menurut Wabup Alif, tantangan pembangunan hari ini tidak lagi sebatas pada kuantitas penyediaan lapangan kerja, melainkan pada akurasi kesesuaian kompetensi tenaga kerja lokal dengan spesifikasi yang dicari oleh korporasi.
Baca Juga: Antisipasi Koreksi Daya Beli, Manajemen Gressmall Pantau Dampak Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Wabup Alif memaparkan bahwa visi utama pemda adalah memastikan kesejahteraan masyarakat dapat terangkat melalui penguasaan keterampilan industri yang memadai. Keberadaan TKDV diproyeksikan menjadi wadah koordinasi tunggal yang menyatukan muara program ketenagakerjaan, iklim investasi, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.
Guna mengejar pergerakan teknologi pabrikan yang dinamis, bupati mendorong adanya forum komunikasi terjadwal antara pendidik dan pelaku industri untuk merombak serta menyelaraskan kurikulum berkala.
“Dunia pendidikan perlu mengetahui kebutuhan industri secara berkala. Sebaliknya, industri juga perlu terlibat aktif agar lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ekosistem ini harus dibangun secara menyeluruh. Tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membuka peluang usaha baru sehingga pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” urai Wabup Alif.
Baca Juga: Sasar Sopir dan Panti Asuhan, Satlantas Polres Gresik Gelar Aksi Humanis Polantas Menyapa
Dirinya juga membidik pemanfaatan potensi industri dari sisi rantai pasok (supply chain). Kebutuhan material operasional pabrik yang selama ini jamak dipasok dari luar daerah harus mulai dialihkan sebagai ceruk pasar baru bagi pelaku UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) lokal.
Sisi kesiapan fisik angkatan kerja pun tak luput dari perhatian, di mana pihak sekolah diinstruksikan aktif memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan preventif sejak dini demi menjamin karakter dan ketahanan fisik siswa sebelum menembus industri.
Sikap progresif Pemkab Gresik menuai respons positif dari Ketua KADIN Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Dirinya menilai Gresik menjadi salah satu daerah pionir di Jatim yang bergerak cepat membentuk kelembagaan TKDV serta merumuskan dokumen rencana aksi daerah yang matang.
Baca Juga: Antisipasi Koreksi Daya Beli, Manajemen Gressmall Pantau Dampak Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
KADIN mengingatkan bahwa keterlibatan sektor swasta tidak boleh terjebak pada hilir rekrutmen semata, melainkan wajib masuk ke area hulu mencakup penyusunan modul ajar, peningkatan kapasitas guru, dan penyediaan fasilitas magang kerja riil.
“Penyelarasan kurikulum harus berangkat dari kebutuhan nyata industri. Karena itu komunikasi dan kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha harus terus diperkuat,” cetus Adik Dwi Putranto memaparkan esensi kolaborasi tripartit tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Zainul Arifin, membeberkan bahwa penguatan hukum ekosistem ini telah dipayungi oleh regulasi kuat melalui Peraturan Bupati (Perbup) Gresik Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perencanaan Strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Baca Juga: Pangkas Jarak Tanggap Darurat, DPRD Gresik Kawal Rencana Pembangunan Pos Damkar Balongpanggang
Landasan yuridis ini menjadi jangkar dalam mengeksekusi program-program akseleratif di lapangan, salah satunya adalah program Guru Sinau Industri yang telah berhasil mengirimkan 60 guru SMK pilihan untuk magang langsung merasakan atmosfer kerja manufaktur.
Selain mematangkan performa tenaga pendidik, Disnaker Gresik melaporkan telah menuntaskan pelatihan berbasis kompetensi yang diikuti oleh 450 peserta, di mana sebanyak 438 peserta di antaranya sukses lulus dengan predikat kompeten.
“Kami ingin lulusan pendidikan vokasi tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang menjadi bukti kemampuan sesuai kebutuhan industri,” pungkas Zainul Arifin menegaskan target standardisasi kompetensi lulusan Gresik. (han)
Editor : Hany Akasah