RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperketat dan memperkuat jalinan sinergi lintas sektor sebagai langkah taktis dalam akselerasi penurunan angka stunting di daerah.
Langkah penguatan kolaborasi ini ditargetkan mampu mengejar capaian target prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada tahun 2029 mendatang.
Komitmen serius tersebut diwujudkan melalui agenda Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (17/6).
Baca Juga: Antisipasi Kemarau Panjang, Dispertan Gresik Majukan Jadwal Musim Tanam Kedua
Komitmen besar tersebut ditegaskan secara langsung oleh Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, saat membuka jalannya kegiatan.
Menurut pandangannya, percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang mutlak membutuhkan keterlibatan aktif serta komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari jajaran pemerintah daerah, aparatur kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader lapangan, dunia usaha, hingga masyarakat luas.
“Ini bukan pekerjaan satu OPD, bukan pekerjaan sektor kesehatan saja. Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak,” ujar Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, saat memberikan arahan tegas di hadapan peserta rapat.
Baca Juga: Didominasi Judi Online, Ratusan Istri di Gresik Pilih Jadi Janda
Agenda strategis ini turut menghadirkan narasumber berkompeten, di antaranya Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, serta Afidah Andani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Adapun unsur peserta yang hadir meliputi seluruh jajaran perangkat daerah pengampu program stunting, para camat, kepala puskesmas, hingga koordinator penyuluh KB kecamatan se-Kabupaten Gresik.
Dalam sambutannya, Wabup Alif menjabarkan bahwa merujuk pada basis data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, angka prevalensi stunting secara nasional masih bertengger di angka 19,8 persen.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan angka tersebut harus ditekan hingga menyentuh 14,2 persen pada tahun 2029 dan ditargetkan turun drastis hingga mencapai 5 persen pada tahun 2045, selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Untuk peta kondisi lokal, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 kemarin tercatat berada pada angka 15,2 persen, sebuah angka yang kini menjadi atensi bersama sekaligus pijakan evaluasi program kerja daerah.
Sesuai arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, penanggulangan stunting ditempatkan sebagai bagian dari transformasi sosial. Intervensi prioritas yang dilakukan oleh Pemkab Gresik difokuskan pada penanggulangan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, serta pendampingan intensif pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Baca Juga: Diikuti 130 Atlet, Turnamen Tenis Meja Kapolsek Gresik Kota Cup 2026 Sukses Digelar
Wabup Alif mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada aksi konvergensi yang terkoordinasi dan berbasis pada validitas data.
“Konvergensi berarti seluruh pihak bergerak bersama. Kabupaten tidak bisa berjalan sendiri, kecamatan tidak bisa berjalan sendiri, desa juga tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus terkoordinasi dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang sama,” tegasnya.
Pemerintah daerah saat ini tengah mendorong transformasi aksi konvergensi stunting dari yang semula cenderung bersifat prosedural administrasi menjadi pendekatan yang sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Baca Juga: Diikuti 130 Atlet, Turnamen Tenis Meja Kapolsek Gresik Kota Cup 2026 Sukses Digelar
Melalui langkah integrasi data, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan optimalisasi sistem pelaporan berbasis Web Bangda, seluruh intervensi program diharapkan menjadi jauh lebih tepat sasaran.
Namun, Wabup Alif menggarisbawahi bahwa tantangan di lapangan bukan melulu soal ketersediaan anggaran. Masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi, seperti pemahaman esensi konvergensi yang belum merata di tingkat bawah, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta intervensi layanan yang kadang belum fokus pada sasaran prioritas. Oleh karena itu, peran camat sebagai simpul koordinasi wilayah harus diperkuat.
“Kita tidak boleh hanya berfokus pada output kegiatan. Hal yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi. Kalau tidak ada dampaknya, maka program harus dievaluasi,” kata Wabup Alif secara lugas.
Baca Juga: Vonis Bebas Dianulir MA, Kejari Gresik Segera Jebloskan Tersangka Kasus Surat Palsu ke Penjara
Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa stunting tidak semata-mata dipicu oleh faktor kemiskinan atau ekonomi. Faktor sosiologis seperti pola asuh anak yang kurang tepat, rendahnya literasi pemenuhan gizi, serta minimnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak turut andil menjadi pemicu utama.
Menyadari hal tersebut, keterlibatan organisasi kemasyarakatan, kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga pemerintah desa menjadi instrumen vital dalam membangun kesadaran kolektif keluarga.
Komitmen penanganan stunting ini juga telah dikunci ke dalam program Nawakarsa Kabupaten Gresik, khususnya melalui penguatan pelayanan kesehatan inklusif, ramah anak, dan berperspektif gender. Dalam RPJMD Kabupaten Gresik, target capaian diselaraskan dengan target nasional yakni 14,2 persen pada 2029, dan akan terus ditekan hingga mencapai angka 14 persen pada tahun 2030.
Baca Juga: Vonis Bebas Dianulir MA, Kejari Gresik Segera Jebloskan Tersangka Kasus Surat Palsu ke Penjara
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Edi Hadisiswoyo, dalam laporan resminya menyampaikan bahwa esensi utama dari kegiatan sinkronisasi ini adalah untuk mengoordinasikan berbagai urusan pencegahan agar berjalan terpadu, efektif, dan berkelanjutan dari tahap analisis situasi hingga monitoring evaluasi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” tutur Edi Hadisiswoyo.
Pihaknya menambahkan bahwa pemanfaatan instrumen Web Bangda akan menjadi kunci utama pemantauan program secara digital yang lebih terukur dan akuntabel, sehingga setiap sen anggaran yang dikeluarkan oleh negara dapat dikonversi menjadi dampak kesehatan yang optimal bagi pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Gresik. (han)
Editor : Hany Akasah