RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik terus mengawal ketat persiapan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Melalui lini legislatif, Komisi IV DPRD Gresik secara tegas mendorong peningkatan standar operasional prosedur yang komprehensif pada setiap unit dapur produksi. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama dewan adalah jaminan perlindungan mutlak bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat melalui kepesertaan aktif di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Klarifikasi Polemik Pedagang Semambung, Ketua DPRD Gresik Menghadap Badan Kehormatan
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, menegaskan bahwa seluruh tenaga kerja yang memeras keringat di dalam operasional dapur MBG ke depan wajib mengantongi perlindungan jaminan sosial yang layak.
Mengenai skema pendanaan, pihak dewan menyebutkan bahwa pembiayaan kepesertaan jaminan sosial tersebut sangat memungkinkan dan sah secara regulasi untuk diambil dari pos anggaran operasional yang telah dialokasikan oleh pemerintah.
“Tenaga kerja di dapur MBG harus memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi,” kata Muchammad Zaifuddin memberikan penekanan serius, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga: Jadi Rujukan Kepercayaan Warga, DPRD Gresik Apresiasi Pelayanan Prima Puskesmas Balongpanggang
Menurut penilaian Zaifuddin, implementasi kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen parlemen dalam mendongkrak kesejahteraan hidup sekaligus memberikan payung perlindungan hukum bagi para pekerja lokal yang terlibat langsung dalam mata rantai penyediaan makanan bernutrisi bagi para siswa.
Namun tidak berhenti di sektor ketenagakerjaan saja, Komisi IV DPRD Gresik juga menyoroti aspek vital pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kebersihan serta sterilitas di setiap dapur MBG.
Di antaranya, dewan kewajibkan penyediaan fasilitas chiller atau lemari pendingin khusus yang difungsikan untuk menyimpan sampel makanan yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah. Fasilitas retensi sampel ini dinilai sangat krusial sebagai langkah mitigasi dan pengawasan kualitas jika sewaktu-waktu diperlukan uji klinis keamanan pangan.
Baca Juga: Kampanye Diet Plastik, DLH Gresik Bersama PT Smelting Gelar Aksi Grebek Kantong Plastik
Tidak hanya itu, setiap dapur unit juga diwajibkan memiliki peralatan mekanis modern seperti mesin pemilah atau pengecekan telur otomatis guna menjamin bahan baku yang masuk ke kuali masakan benar-benar memenuhi standar kelayakan konsumsi yang higienis.
Melalui standardisasi fisik ini, seluruh manajemen dapur MBG di Kabupaten Gresik dilarang keras hanya berfokus pada kuantitas operasional distribusi makanan semata. Mereka diwajibkan tegak lurus memenuhi standar mutu keamanan pangan (food safety) dan skema pengawasan berlapis yang telah ditetapkan oleh regulasi pusat.
Langkah transparansi pengelolaan program ini bahkan akan dipantau secara digital dari waktu ke waktu. Berdasarkan arahan strategis yang diturunkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat, seluruh dapur produksi MBG di daerah nantinya diwajibkan memasang perangkat kamera pengawas (CCTV) di titik-titik krusial yang terhubung secara real-time dengan sistem pemantauan terpusat.
Baca Juga: Antisipasi Banjir dan Laka Air, DPRD Gresik Tekankan Pentingnya Mitigasi serta Water Rescue
“Kami mendapat instruksi dari BGN Pusat agar CCTV di setiap dapur MBG terkoneksi langsung dengan pusat. Rencana ini akan mulai dilaksanakan pada Juli 2026,” ujar legislator asal Gresik tersebut menguraikan linimasa persiapan sistem digitalisasi dapur.
Melalui desakan dan penerapan berbagai standar ketat tersebut, Komisi IV DPRD Gresik berharap operasionalisasi program Makan Bergizi Gratis di seluruh penjuru Kabupaten Gresik dapat berjalan secara profesional, transparan, serta akuntabel.
Sinergi ini diharapkan mampu menyajikan kualitas makanan bermutu tinggi bagi anak-anak sekolah sekaligus memberikan jaminan perlindungan sosial yang hakiki bagi para pekerja di dalamnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah