RADAR GRESIK – Aktivitas pendistribusian makanan sehat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sempat terhenti selama beberapa hari. Mandeknya program nasional ini dipicu oleh kendala teknis pencairan dana Bantuan Pemerintah (Banper) yang terlambat turun ke daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Muchammad Zaifuddin, membenarkan adanya kendala serapan anggaran operasional tersebut di tingkat hulu.
“Persoalan ini bermula ketika Badan Gizi Nasional (BGN) meminta laporan kebutuhan dana operasional dari Kepala SPPG (KSPPG) pada tiga Juni lalu,” ujar Muchammad Zaifuddin, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga: Tekan Dampak Lingkungan, Bupati Gresik Dorong Dapur SPPG Jadi Pelopor Pemilahan Sampah
Zaifuddin membeberkan, setelah seluruh proses pelaporan administratif rampung, anggaran operasional senilai Rp500 juta sebenarnya telah ditransfer oleh pemerintah pusat pada Jumat (5/6/2026).
Namun, karena dana tersebut baru masuk di akhir pekan, penyerapan riil di lapangan baru bisa diproses beberapa hari kemudian. Jeda waktu inilah yang berdampak langsung pada mandeknya pasokan logistik makanan ke penerima manfaat.
Informasi pencairan dana operasional sejatinya sudah bergulir sejak akhir pekan guna mendukung persiapan distribusi hari Senin. Ironisnya, dokumen laporan Banper secara utuh baru masuk ke sistem pada Senin sore.
Baca Juga: BUMN Barata Indonesia Digeledah, Ex Wamen Silmy Karim Pernah Jabat Dirut
Keterlambatan administrasi ini otomatis memicu efek domino, salah satunya macetnya komunikasi dengan para penyedia (supplier) bahan baku pangan.
“Komunikasi dengan supplier cukup sulit dilakukan karena informasi pencairan anggaran baru diterima sore hari. Akibatnya, pemenuhan bahan baku lokal untuk sirkulasi menu harian tidak bisa dilakukan secara maksimal,” urai legislator asal Gresik tersebut.
Merespons polemik mandeknya program strategis ini, Komisi IV DPRD Gresik menegaskan bahwa seluruh hak kedinasan dan pembiayaan atas aktivitas dapur yang telah berjalan di hari sebelumnya akan tetap dibayarkan secara penuh sesuai aturan.
Kendati demikian, Zaifuddin mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menginstruksikan KSPPG di wilayah Kebomas membuat dokumen berita acara resmi terkait penghentian sementara distribusi makanan tersebut. Hal ini penting guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran di mata publik.
“Selama di lapangan ada aktivitas pengolahan gizi, tentu akan tetap terbayar. Namun, pengelola wajib membuat berita acara yang menjelaskan secara rinci bahwa pada hari tertentu memang tidak ada aktivitas atau distribusi menu kepada penerima manfaat karena kendala dana operasional,” tegasnya.
Setelah melalui proses sinkronisasi anggaran secara maraton antara pemerintah daerah dan pusat, sumbatan dana operasional kini dipastikan telah terurai sepenuhnya.
Dapur MBG di Kecamatan Kebomas dipastikan segera mengebul kembali guna melayani pemenuhan gizi para siswa dan masyarakat penerima manfaat sesuai mandat program prioritas pemerintah pusat.
“Mulai besok seluruh aktivitas dapur pemenuhan gizi di Kebomas sudah mulai aktif kembali secara normal,” pungkas Zaifuddin. (jar/han)
Editor : Hany Akasah