RADAR GRESIK - Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi generasi muda.
Langkah nyata ini diwujudkan melalui rangkaian kegiatan pendampingan standardisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang menyasar wilayah kepulauan, tepatnya di Pulau Bawean, Gresik.
Rangkaian program ini dilaksanakan secara maraton di dua lokasi berbeda. Pada 11 Mei 2026, kegiatan perdana digelar di UPT SMPN 7 Sangkapura yang disinergikan dengan aksi roadshow Forum Anak Kabupaten Gresik. Keesokan harinya, pada 12 Mei 2026, kegiatan serupa sukses dilaksanakan di UPT SMPN 19 Kecamatan Tambak.
Program SRA ini menjadi bagian krusial dari upaya pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pendidikan yang ramah, inklusif, serta bersih dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminasi.
Tidak bergerak sendiri, KBPPPA juga turut merangkul peran aktif orang tua, elemen masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan guna memperkokoh pilar ketahanan keluarga dan sistem perlindungan anak.
Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, dr. Titik Ernawati, menjelaskan bahwa agenda kerja di Pulau Bawean tersebut dirancang secara komprehensif.
Baca Juga: FKKG Gresik Gelar Seleksi COC Season 2 Berbasis Digital, Jaring Siswa SD Berbakat di Tiap Kecamatan
Menurutnya perhatian tidak hanya tertuju pada standardisasi sekolah ramah anak, melainkan juga menyentuh berbagai aspek perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak.
“Kegiatan kita di sana meliputi sosialisasi dan pendampingan standardisasi Sekolah Ramah Anak, penjangkauan kasus dan pendampingan kekerasan, sosialisasi stop kekerasan, distribusi alat kontrasepsi, hingga pemberdayaan perempuan melalui pembinaan Sekolah Perempuan,” ujar dr. Titik, Selasa (19/5/2026).
Lebih lanjut, dr. Titik memaparkan bahwa misi utama dari program terintegrasi ini adalah untuk mendongkrak kualitas ketahanan dan pembangunan keluarga.
Hal tersebut diakselerasi melalui skema pengendalian penduduk, pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemberian stimulus penguatan bagi kelompok perempuan rentan.
“Melalui keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga jalur pendidikan, kami ingin memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak,” pungkasnya secara tegas. (jar/han)
Editor : Hany Akasah