RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik tengah intensif menggelar Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2025.
Bertempat di ruang Paripurna DPRD Gresik, pansus ini melakukan bedah mendalam terhadap sejumlah sektor strategis, dengan fokus utama pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta capaian indikator pembangunan daerah.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Gresik, Faqih Usman, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih berada dalam fase pengumpulan serta pendalaman data sebelum nantinya merumuskan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah.
Baca Juga: Nekat Gondol Motor di Warung Kopi, Remaja Asal Bungah Gresik Tertangkap Usai Aksi Kejar-kejaran
“Pendalaman terhadap persoalan-persoalan terus kami lakukan. Setelah itu akan kami rapatkan secara internal untuk menentukan langkah tindak lanjut dan rekomendasinya seperti apa. Sampai hari ini, rekomendasi belum kami putuskan,” ujar Faqih, Senin (13/4/2026).
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan Pansus adalah performa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Faqih menekankan bahwa akses terhadap air bersih bukan sekadar urusan teknis, melainkan variabel penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.
“PDAM ini kaitannya dengan pemenuhan air bersih, yang menjadi salah satu indikator kemiskinan multidimensi. Ini yang kami eksplorasi lebih dalam,” ucapnya.
Baca Juga: Gagal Berbelok, Dua Motor Adu Banteng di Jalan Raya Tebuwung Dukun Gresik
Selain isu air bersih, Pansus mulai menyisir sektor migas, pendidikan, dan kesehatan. Faqih mengungkapkan adanya beberapa indikator yang belum mencapai target, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator kemiskinan multidimensi, yang memerlukan klarifikasi mendalam dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kalau ada indikator yang tidak tercapai, tentu harus ditanyakan apa penyebabnya. Ini yang sedang kami dalami bersama tim LKPJ dan dinas terkait,” imbuhnya.
Kritik tajam juga datang dari Anggota DPRD Komisi II, Muhammad Kurdi. Pria yang akrab disapa Gus Kurdi ini menyoroti minimnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Perkuat Sinergi Ulama-Polri, Kapolres Gresik Hadiri Darul Ihsan Bersholawat di Menganti
Menurutnya, fungsi profit yang seharusnya berjalan beriringan dengan fungsi sosial masih jauh dari harapan.
“Kalau bicara PDAM, jelas performanya belum maksimal. Bahkan untuk BUMD lain seperti Gresik Migas masih mengalami kerugian, sementara Bank Gresik kontribusi dividennya masih sekitar Rp1 miliar,” kata Gus Kurdi.
Gus Kurdi memaparkan hitungan matematis mengenai potensi yang hilang. Dengan asumsi PAD Gresik mencapai Rp1,5 triliun, idealnya kontribusi dividen BUMD berada di angka 5 persen atau sekitar Rp75 miliar. Namun, realita di lapangan menunjukkan angka yang sangat kontras.
Baca Juga: Gus Yani Bentuk Tim Teknis Normalisasi, Targetkan Wilayah Selatan Gresik Bebas Banjir
“Kalau kita sederhanakan, minimal 3 persen saja, berarti tiap BUMD seharusnya bisa menyumbang sekitar Rp15 miliar per tahun. Tapi kenyataannya masih jauh dari itu,” terangnya.
Melihat kondisi Bank Gresik, Gresik Migas, dan PDAM yang dinilai belum optimal, Gus Kurdi mengusulkan langkah konkret berupa pembentukan pansus khusus BUMD. Hal ini bertujuan untuk membenahi tata kelola secara menyeluruh demi mendongkrak dividen bagi daerah.
“Kalau perlu dibentuk pansus BUMD, supaya ada langkah konkret untuk mendorong peningkatan dividen yang nantinya berdampak pada PAD,” tutupnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah