Kebomas– Komitmen menjaga pelayanan publik di sektor pertanahan ditunjukkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan terbatas pada masa libur Hari Raya Idul Fitri.
Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Iljas Tedjo Prijono bersama Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Lampri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Dengan didampingi Kepala Kantor ATR/BPN Jatim, Asep Heri kunjungan dua pejabat tinggi ATR/BPN ke Gresik bertujuan memastikan implementasi kebijakan pelayanan terbatas berjalan efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang tetap memerlukan layanan administrasi pertanahan di tengah momentum libur nasional.
Selain melakukan peninjauan langsung terhadap proses pelayanan, para pimpinan ATR/BPN juga berdialog dengan pemohon yang hadir guna memperoleh gambaran empiris mengenai kualitas layanan yang diberikan.
Baca Juga: Dari Gresik, Kanwil BPN Jatim Pasang 1,8 Juta Patok Batas Menuju Provinsi Lengkap 2028
Dirjen PSKP Iljas Tedjo Prijono menegaskan, kegiatan monitoring ini selaras dengan arahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pendekatan pelayanan yang adaptif dan responsif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.
“Kami ingin memastikan bahwa layanan terbatas yang dibuka selama libur Lebaran benar-benar memberikan manfaat konkret. Kehadiran kami di lapangan juga menjadi bagian dari upaya evaluasi berbasis fakta, sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat yang datang ke kantor pertanahan menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap layanan administrasi pertanahan, khususnya bagi warga yang bekerja di luar daerah dan memanfaatkan momentum mudik untuk menyelesaikan urusan dokumen tanah.
Baca Juga: Menelusuri Jejak Masjid Pesucinan, Simbol Dakwah Tertua Syeikh Maulana Malik Ibrahim di Tanah Jawa
Senada dengan itu, Dirjen PPTR Lampri menilai pembukaan layanan terbatas merupakan bentuk implementasi prinsip kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat. Menurutnya, fleksibilitas pelayanan di masa libur menjadi strategi penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja normal.
“Momentum Lebaran memberikan ruang bagi masyarakat perantau untuk kembali ke daerah asal. Oleh karena itu, layanan terbatas ini merupakan wujud nyata komitmen ATR/BPN untuk tetap hadir dan memberikan kemudahan akses pelayanan pertanahan,” jelasnya.
Baca Juga: Nusron Wahid Sebut Persoalan Tumpang Tindih Tanah, Dipicu Sertipikat Terbitan Lama
Dalam dialog yang berlangsung, sejumlah pemohon menyampaikan apresiasi atas tersedianya layanan tersebut. Salah satu pemohon, Agus Suyanto, pekerja sektor tambang di Kalimantan yang sedang mudik ke Gresik, mengaku terbantu dengan kebijakan layanan terbatas.
“Biasanya saya sulit mengurus dokumen tanah karena jadwal kerja di luar daerah cukup padat. Dengan adanya layanan saat libur Lebaran, saya bisa sekalian memastikan data sertifikat keluarga sudah sesuai. Petugas juga memberikan penjelasan yang sangat informatif,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Gresik, Rarif Setiawan menguturkan, selama periode libur lebaran mulai tanggal (18-25/03), Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik membuka layanan terbatas dengan jam operasional pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.
Adapun layanan yang tersedia meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, plotting kualitas data untuk kategori produk lama kode 4, 5, dan 6 yang belum ter-landing dalam sistem, penyerahan sertifikat yang telah selesai diproses, serta penerimaan berkas permohonan pertanahan.
"Kami menghimbau masyarakat yang masih memiliki sertifikat lama untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan letak bidang tanah serta validitas data yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional. Dengan demikian, kebutuhan administrasi pertanahan tetap dapat terfasilitasi secara optimal, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Rarif.
Editor : Muhammad Firman Syah