Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa isu terkait ketidakamanan Sertipikat Elektronik adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Ia memastikan bahwa sistem keamanan yang diterapkan sudah sangat kuat dengan mekanisme back up berlapis, sehingga risiko kehilangan atau kebocoran data dapat diminimalkan.
"Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem back up berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertipikat berbentuk kertas, yang bisa hilang akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya," ujar Nusron dalam acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang Bersama Menteri ATR/Kepala BPN di Aula Prona, Jumat (21/02).
Ia juga menjelaskan bahwa Sertipikat Elektronik dapat dengan mudah diakses melalui perangkat digital seperti laptop atau ponsel, serta dilindungi oleh sistem firewall yang sangat kuat.
Data sertipikat tersebut tersimpan dalam data center yang tersebar di lima lokasi berbeda, dilengkapi dengan beberapa lapisan pengamanan, mulai dari first line, second line, hingga tingkat kelima. Dengan sistem ini, kemungkinan adanya gangguan atau kebocoran data dapat ditekan secara maksimal.
Lebih lanjut, Nusron Wahid menilai bahwa isu yang beredar merupakan upaya untuk mendiskreditkan sistem pelayanan pemerintah yang semakin maju.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan digital saat ini sudah sangat tinggi, sehingga ada pihak-pihak yang berusaha melemahkan legitimasi pemerintah.
"Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang sekarang sudah sangat kuat," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintahan saat ini memiliki dukungan yang kuat dari parlemen dan masyarakat, sehingga isu semacam ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Editor : Cak Fir
Sumber : atrbpn.go.id