"Proses verifikasi laporan melalui pendapat ahli. Untuk mengetahui unsur pelanggaran kode etik yang dilakukan para pihak yang diadukan," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan.
Baca Juga : Tanggapi Pernikahan Manusia dan Kambing, Pimpinan DPRD Ambil Alih BK
Saat ini, pimpinan telah menonaktifkan Ketua BK Gresik Muhammad Nasir untuk sementara waktu. Dalam rangka menghindari konflik kepentingan dalam penekanan etik dewan. "Yang bersangkutan bersedia dan sudah legowo. Nanti dalam rapat BK, akan diikuti pimpinan," ungkapnya.
Dikatakan, keputusan dari lembaga lain juga akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi. Pasalnya, peristiwa aneh tersebut masih menjadi buah bibir dan cibiran. Apalagi, ada wakil rakyat yang ikut terlibat. "Kami tidak ingin kehilangan trust dan menjaga kepercayaan masyarakat," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Pihaknya menyampaikan sidang kasus tersebut akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Pasalnya, hal dianggap sebagai kasus yang bisa merusak citra masyarakat Gresik dan sekaligus merusak nama dan citra wakil rakyat.
"Tentu kami di legislatif ikut malu. Yang pasti proses sidang etik akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab," terangnya. (rof/han) Editor : Hany Akasah