RADAR GRESIK - Setiap masa memiliki identitas tersendiri. Tak terkecuali di era Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024-2029 yang saat ini dimimpin oleh Sultan Bachtiar Najamudin sebagai Ketua DPD RI Ada banyak wajah baru dari 152 senator DPD RI.
Semuanya hebat, semuanya memiliki kecerdasan intelektual masing-masing. Namun saat kita tarik pada pengejawantahan sosok Kartini, maka kita tidak bisa menafikan hadirnya wajah baru Politisi Perempuan yang berhasil memadupadankan kecerdasan dan kepedulian pada Keberlangsungan Bangsa.
Adalah Dr. Lia Istifhama atau ning Lia, tokoh politik milenial asal Jawa Timur yang dikenal sangat aktif dan vokal bersuara di tengah ruang publik dan digital. Merespon isu-isu terkini dengan gaya bahasa yang komunikatif dan mudah diterima semua kalangan. Sekilas tampak sederhana, namun ia sangat bersahaja. Sekilas tampak lugas dan normatif, namun ternyata ia mampu menyampaikan pemikirannya dengan sistematis, rasional, dan tentu intelektual.
Apresiasi terhadap Lia Istifhama sebagai politisi perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks penguatan demokrasi substantif di Indonesia. Dalam kerangka teori demokrasi partisipatoris yang dikemukakan oleh Carole Pateman, kehadiran aktor politik yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat secara langsung menjadi indikator penting kualitas demokrasi.
Lia Istifhama, sebagai wajah baru dalam Pemilu 2024 dengan raihan 2.739.123 suara, merepresentasikan munculnya figur politik perempuan yang tidak hanya memperoleh legitimasi elektoral tinggi, tetapi juga mampu membangun kedekatan emosional dengan konstituen melalui pendekatan partisipatif dan komunikatif.
Secara sosiologis, latar belakang Ning Lia sapaan akran Lia Istifhama yang berakar kuat dalam tradisi Nahdlatul Ulama memperlihatkan bagaimana identitas kultural dan religius dapat berkelindan dengan praktik demokrasi modern.
Dalam perspektif Clifford Geertz, budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk pola kepemimpinan politik. “DNA NU” yang melekat pada dirinya tidak hanya menjadi identitas simbolik, tetapi juga menjadi basis nilai moderasi, inklusivitas, dan keberpihakan pada masyarakat akar rumput, khususnya di Jawa Timur yang dikenal sebagai basis kuat nahdliyyin.
Dari sisi intelektual, perjalanan akademik putri KH Maskur Hasyim itu menunjukkan integrasi antara ilmu dan praksis politik. Pendidikan lintas disiplin yang ditempuhnya di Universitas Airlangga dan UIN Sunan Ampel Surabaya hingga meraih gelar doktor Ekonomi Islam mencerminkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai “modal kultural” dalam arena politik.
Modal ini memperkuat kapasitasnya dalam merumuskan gagasan kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga berbasis pada kerangka akademik yang kuat, khususnya dalam isu pendidikan, ekonomi syariah, dan transformasi digital.
Lebih jauh, produktivitasnya dalam literasi dan karya kreatif memperlihatkan peran politisi sebagai agen diskursus publik. Dalam tradisi pemikiran Jürgen Habermas, ruang publik yang sehat ditopang oleh pertukaran gagasan yang rasional dan inklusif.
Artikel, buku, hingga karya seni musik yang dihasilkan Lia menjadi medium artikulasi gagasan politik yang lebih membumi, sekaligus menjangkau generasi muda. Pendekatan ini memperluas spektrum komunikasi politik dari yang semula elitis menjadi lebih kultural dan populer.
Dalam konteks gender di momen Hari Kartini 2026 ini, kehadiran Ning Lia juga memperkuat representasi perempuan dalam politik Indonesia. Teori representasi deskriptif dan substantif menurut Hanna Pitkin menegaskan bahwa kehadiran perempuan tidak hanya penting secara simbolik, tetapi juga harus mampu memperjuangkan kepentingan kelompoknya.
Aktivitas Ning Lia dalam berbagai organisasi perempuan, seperti Perempuan Tani HKTI dan Fatayat NU, menunjukkan keberpihakan nyata terhadap isu-isu perempuan dan kelompok marginal, sekaligus memperkuat demokrasi inklusif.
Sosok Ning Lia Istifhama mencerminkan transformasi wajah demokrasi Indonesia di era digital dan generasi baru. Kombinasi antara legitimasi elektoral, kedekatan sosial, kapasitas intelektual, dan kreativitas budaya menjadikannya representasi politisi perempuan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Dalam lanskap demokrasi yang terus berkembang seperti saat ini, politisi perempuan seperti Ning Lia tidak hanya memperkuat partisipasi politik, tetapi juga menghadirkan harapan akan demokrasi yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadaban.
Baca Juga: Borong Dua Penghargaan Bergengsi, Lia Istifhama Buktikan Konsistensi Kawal Aspirasi Rakyat
Terlebih, politisi yang dikenal dengan pribadi humble dan ‘wani mudhun ngisor’ alias berani turun secara aktif menyapa masyarakat tersebut, memang dikenal aktif sebagai penulis, diantaranya artikel berjudul: ‘SENI’ Berpolitik Secara Holistik", “PPHN dan Pembangunan yang Berkelanjutan”, Transformasi Wajah Demokrasi di era Digitalisasi, dan sebagainya.
Ia pun mampu membuktikan, bahwa tulisan kritisnya terkait demokrasi, bukan sekedar literasi tekstual belaka, namun ia buktikan dalam implementasi secara nyata saat turun menjalankan tugas dan fungsi sebagai legislator.
Banyak regulasi atau perundang-undangan yang ia soroti. Sebut saja diantaranya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM , dimana ia secara tegas mengingatkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga termasuk pelecehan seksual, tekanan psikologis, dan perlakuan diskriminatif.
“Penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan, termasuk pelecehan seksual, adalah wajib. Hukuman kebiri memang kontroversial, ada yang menilai melanggar HAM, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan penderitaan korban. Namun, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas,” tegasnya saat didapuk sebagai narasumber Workshop Analisa dan Penelaahan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM, 12/8/25.
Politisi cantik terebut juga seringkali menyuarakan revisi Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), khususnya terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Komitmen tersebut disampaikan dalam banyak forum, diantaranya dalam kunjungannya ke Kantor Bappeda Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, 25/1/25 lalu.
yang terbaru, Lia menyoroti sejumlah kendala dalam operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) saat rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan. Ia menilai, meskipun BPSK telah terbentuk di daerah, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan.
Dalam penyampaiannya, Lia mengungkapkan bahwa di Jawa Timur hanya lima kabupaten/kota yang saat ini dapat mengoperasikan BPSK secara optimal. Kondisi tersebut dipicu oleh persoalan penganggaran, terutama setelah adanya peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya kekuatan eksekusi putusan BPSK. Menurutnya, putusan lembaga tersebut kerap berpotensi dibatalkan melalui upaya hukum lanjutan di Pengadilan Negeri hingga tingkat kasasi.
Lia menegaskan bahwa permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan BPSK dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam melindungi masyarakat.
Meski terkesan tegas dan memiliki pemikiran kritis, namun sosok Lia Istifhama harus diakui sukses menjelma sebagai wajah baru politisi yang humble dan merakyat.
Karakternya yang sangat membumi dibalut kecerdasan, ternyata disebabkan pemikiran kritia Ibu Kartini yang menjadi inspirasi gerak politiknya.
“Kartini memberikan kita PR besar tentang sejarah. Mari kita bangun sejarah yang baik selama kita masih bisa berpijak di atas tanah kelahiran, bernafas, dan bertindak dengan segala yang kita miliki sebagai khoirunnas anfauhum linnas. Dan kebaikan yang bisa kita tanam selama kita hidup adalah pesan-pesan menjaga kelangsungan bangsa pada generasi di bawah kita. Sadarkan mereka bahwa mereka-lah syubbanul yaum rijalul ghod, pemegang tampuk kepemimpinan di negara demokrasi, maka seterusnya mereka tidak boleh apatis pada politik.”
Baginya, Langkah menjaga kelangsungan bangsa adalah menebarkan spirit politik yang humble dan humanis, agar publik, terutama generasi muda, tidak memiliki stereotype negative pada proses demokrasi. Oleh sebab itu, upayanya untuk terus membangun sentuhan politik yang humanis dan humble, terutama bagi kalangan generasi Z, hingga kini tampak nyata dan kian menyematkan identitas bahwa Lia Istifhama merupakan bentuk nyata Potret Kartini Milenial Di Era Transformasi Wajah Demokrasi. (han)
Editor : Hany Akasah