RADAR GRESIK - Persoalan kesejahteraan guru honorer dan guru PPPK paruh waktu kembali mengemuka dalam agenda Edu Campus & Expo yang digelar di Jatim Expo Surabaya, Jumat (5/6/2026).
Dalam forum dialog tersebut, Ketua Asosiasi Guru PPPK Paruh Waktu Nasional, Faisol, menyampaikan berbagai persoalan krusial kepada anggota DPD RI, Lia Istifhama.
Masalah yang dihadapi mulai dari rendahnya pendapatan, belum optimalnya perlindungan sosial, hingga kekhawatiran terhadap dampak penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang akan berlaku penuh pada 2027.
Menurut Faisol, pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam UU HKPD berpotensi mengancam keberlangsungan tenaga honorer di daerah.
"Kami berharap aspirasi teman-teman guru PPPK paruh waktu dan honorer dapat diperjuangkan. Dengan adanya pembatasan belanja pegawai, kami khawatir keberadaan guru honorer semakin terancam," ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa banyak guru yang telah mengabdi puluhan tahun namun masih jauh dari sejahtera serta belum memiliki jaminan kesehatan yang layak.
Oleh karena itu, Faisol berharap pemerintah segera menghadirkan regulasi untuk mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu demi kepastian status mereka.
Keluhan serupa juga disuarakan oleh Ketua Asosiasi Guru PPPK Paruh Waktu Honorer Bangkalan, Zamhari, yang membeberkan fakta miris di lapangan.
"Masih ada guru yang menerima honor Rp150 ribu per bulan. Ada juga yang hanya memperoleh Rp500 ribu. Bahkan setelah mendapatkan sertifikasi, honor yang diterima justru tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Zamhari.
Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena banyak guru yang harus menempuh jarak hingga 10 kilometer setiap hari demi mengajar, namun tidak mendapatkan penghargaan yang layak.
Baca Juga: Menanam Harapan Bersama Petani Raci Wetan, Babinsa Koramil Bungah Gresik Perkuat Ketahanan Pangan
Sebagai solusi, Zamhari meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus melalui APBN agar pembiayaan guru PPPK paruh waktu tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Menanggapi jeritan para guru tersebut, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa negara tidak boleh menutup mata terhadap nasib para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun.
"Saya memahami apa yang dirasakan para guru honorer dan PPPK paruh waktu. Mereka adalah garda terdepan pendidikan yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Karena itu, aspirasi ini harus diperjuangkan bersama agar ada solusi yang berkeadilan," tegas senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut.
Sebagai langkah konkret, Lia mendorong para guru untuk bersurat secara resmi kepada alat kelengkapan dewan, baik di DPR RI maupun DPD RI, guna memperkuat posisi tawar dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan.
Di akhir dialog, Lia mengingatkan kembali visi besar negara ini bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai tanpa adanya perhatian serius terhadap kesejahteraan dasar sang guru.
"Guru harus mendapatkan perlindungan, kepastian status, dan penghargaan yang layak atas pengabdiannya," tandas Senator cantik ini. (han)
Editor : Hany Akasah