RADAR GRESIK - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dr. Lia Istifhama, M.E.I., memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur dalam mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat (SR) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ning Lia, sapaan akrabnya, menegaskan pentingnya Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu inisiatif untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Ditemui di sela-sela rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos), Ning Lia menegaskan Sekolah Rakyat adalah sebuah solusi untuk menjawab ketimpangan akses pendidikan di Indonesia.
“Program ini diharapkan tidak hanya memberikan pendidikan secara gratis, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan yang sebanding dengan sekolah-sekolah formal pada umumnya,” tegasnya.
Dengan konsep yang mirip dengan sekolah asrama atau boarding school, diharapkan para siswa dapat lebih fokus dalam belajar, mendapatkan bimbingan intensif dari tenaga pengajar, serta memperoleh asupan gizi yang cukup.
"Tujuan utama dari Sekolah Rakyat adalah memastikan setiap anak di Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik," ujar Lia.
Namun, meskipun mendukung penuh konsep Sekolah Rakyat, Ning Lia juga memberikan catatan penting terkait dengan sistem pendidikan ini, terutama dalam hal pengelolaan ijazah kelulusan. Salah satu kekhawatirannya adalah potensi diskriminasi yang dapat terjadi, baik di dalam maupun di luar sekolah.
"Sekolah Rakyat bukanlah lembaga pendidikan vokasional, tetapi bertujuan untuk menyiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, kita perlu memastikan sistem kelulusan dan pengakuan ijazah dari Sekolah Rakyat tidak menimbulkan diskriminasi, terutama dalam hal penerimaan di perguruan tinggi atau dunia kerja," jelasnya.
Ning Lia menekankan meskipun Sekolah Rakyat menyasar para siswa yang mungkin kurang mampu atau berasal dari daerah tertinggal, penting untuk memastikan bahwa mereka tidak dipandang sebelah mata hanya karena latar belakang pendidikan mereka.
Dalam rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, perempuan yang akrab disapa Senator Idola tersebut mengungkapkan pentingnya kolaborasi dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat.
"Setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang sangat penting untuk memastikan kelancaran implementasi program ini. Dukungan dari kementerian terkait akan sangat membantu dalam mewujudkan sekolah rakyat yang berkualitas dan bebas diskriminasi," tambah Ning Lia.
Dengan semangat gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai lembaga terkait, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi semua anak di Indonesia untuk meraih cita-cita mereka, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi mereka hanya karena latar belakang ekonomi atau sosial mereka.
“Sistem yang adil dan transparan harus diterapkan, agar siswa dari Sekolah Rakyat bisa bersaing di level pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja tanpa adanya kendala,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menambahkan Program Sekolah Rakyat akan dimulai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, seiring berjalannya waktu, Presiden Prabowo menargetkan perluasan cakupan pendidikan ini hingga ke jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Program ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi pendidikan di Indonesia, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan,” jelasnya.
Untuk mematangkan konsep dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, telah membentuk tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Di antaranya adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan sejumlah kementerian terkait lainnya. Semua pihak ini akan terlibat dalam memastikan bahwa Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menambahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan tiga lokasi untuk prototipe Sekolah Rakyat, salah satunya di Surabaya, di kawasan yang biasa digunakan untuk pelatihan oleh BPSDM.
Dalam persiapannya, Pemprov Jawa Timur juga akan mengidentifikasi berbagai potensi lahan yang dapat digunakan untuk Sekolah Rakyat.
"Ada daerah yang sudah memiliki gedung, sementara yang lain hanya memiliki lahan. Kami sedang menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kurikulum, karena ini akan menjadi boarding school yang membutuhkan pengasuhan dan pembagian fasilitas yang jelas antara siswa laki-laki dan perempuan," jelas Khofifah. (han)